Tuntut Keadilan Ganti Rugi Pembayaran Lahan, Warga Demo di Kantor Bupati Takalar

LIPUTAN8.COM, Takalar – Ratusan warga Dusun Pamukkulu, Desa Kalekomara, Kecamatan Polombangkeng Utara melakukan aski unjukrasa di Kantor Badan Pertanahan (BPN) Takalar, Senin (9/7/2018) siang.

Selain melakukan orasi, pengunjuk rasa juga melakukan aksi penyegelan kantor BPN Takalar sebagai bentuk kekecewaan kepada pihak terkait yang tidak menemui pengunjuk rasa.

Muallim Bahar salah satu koordinator aksi mewakili warga meminta kepada BPN untuk mencabut hasil musyawarah sebelumnya yang tidak sesuai dengan tuntutan warga dalam hal pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Pamukkulu.

“Kami minta kepada BPN untuk membatalkan hasil musyawarah ganti rugi lahan pada tanggal 13 Mei 2018, kemarin,” kata Muallim Bahar.

Selain di kantor BPN, ratusan warga tersebut juga melakukan aksi yang sama di kantor Bupati Takalar.Aksi yang sama ini kemudian sebagai bentuk tidak kekecewaan terhadap pemerintah Kabupaten Takalar mengenai tuntutan masyarakat.

Menyikapi hal itu, Bupati Takalar menyatakan mendukung penuh warga Dusun Pamukkulu Desa Kalekomara untuk menuntut hak ganti rugi lahan yang sesuai dengan tuntutan warga.

Kepada Media, Ia menjelaskan telah meminta Balai Pompengan Jeneberang untuk melakukan penilaian ulang harga lahan di Desa Kalekomara.

“Baru-baru ini kita minta Kepala Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang untuk meminta tim Apraisa melakukan penaksiran ulang harga tanah di Desa Kalekomara. Dan Alhamdululillah Pihak Balai menyetujuinya untuk melakukan penafsiran harga ulang,” jelasnya dalam rilis, Senin (9/7/2018).

Ratusan warga melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Bupati Takalar. Demonstran menuntut pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan Pamukkulu, Senin (9/7/2018). Foto (Ist ).
Ratusan warga melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Bupati Takalar. Demonstran menuntut pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan Pamukkulu, Senin (9/7/2018). Foto (Ist ).

Selain itu, Bupati Takalar juga telah menugaskan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Takalar untuk berkomunikasi dengan kepala Balai Pompengan Jeneberang sekaitan dengan tuntutan warga.

Dari informasi yang berhasil dihinpun, tim apraisal akan melakukan ganti rugi lahan pembangunan bendungan pamukkulu untuk 93 bidang tanah, namun ganti rugi tersebut ditolak oleh warga karena dianggap harga ganti rugi terlalu murah dengan taksiran harga 3600 rupiah per meter.

Selain itu, pemutusan harga ganti rugi tidak melibatkan masyarakat Pamukkulu itu sendiri. (BR)