Gunakan Rp1,5 M Dana Aspirasi, Mappatunru Dituntut 5 Tahun Penjara

LIPUTAN8.COM — Terdakwa ketua badan Legislasi DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru dituntut 5 tahun penjara. Dalam kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, tahun 2013 yang menelan anggaran sebesar Rp23 miliar.

Selain dituntut 5 tahun penjara, Mappatunru juga dibebankan untuk, membayar denda sebesar RP200 juta, Subsidaer 6 bulan kurungan. Mappatunru terbukti melanggar pasal 3 dan 12 huruf i undang-undang Tipikor.

“Anggaran dana aspirasi DPRD Jeneponto, berdasarkan keterangan saksi menyebutkan bila tidak pernah dibahas dalam Musrembang,” tegas JPU, Abdullah di pengadilan Tipikor Makassar, Selasa (22/11).

Terdakwa terbukti telah menggunakan anggaran dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013 sebesar Rp1,5 miliar, untuk kegiatan proyek yang diusulkan sendiri oleh terdakwa.

Abdullah menyebutkan bila terdakwa, Andi Mappatunru telah menerima aliran dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, yang dialihkan untuk proyek pemasangan paving blok di lokasi perumahan milik Andi Mappatunru.

Namun dalam pengerjaan, proyek tersebut tidak tercantum dalam anggaran dana aspirasi tahun 2013. Proyek pemasangan paving blok tersebut justru dialihkan ke KPR milik developer Andi Mappatunru.

Selain itu juga, ada empat item paket pekerjaan yang tidak masuk dalam program aspirasi yang dikelola Andi Mappatunru yang dinilai penyidik tidak sesuai peruntukannya.

Antara lain pembangunan drainase yang terletak di Jalan Karya, Kabupaten Jeneponto, pemasangan paving blok di Jalan Karya, pembuatan sumur bor di Desa Bungeng dan rehab kantor Desa Jenetallasa.

Hal yang memberatkan terdakwa, karena terdakwa tidak melaksanakan dan mengindahkan, program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Mappatunru selaku legislatif telah menyalahgunakan, wewenang dan fungsi-fungsi selaku pejabat negara, selaku anggota DPRD. Telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara,” tegas Abdullah dihadapan majelis hakim, yang dipimpin oleh Kristijan P Djati.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa, kata Abdullah, terdakwa tidak pernah terjerat hukum.

Kuasa hukum terdakwa, Yusuf Gunco usai pembacaan tuntutan dihadapan majelis hakim, akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan tersebut.

“Kami akan mengajukan pledoi secara tertulis,” tegas Yugo sapaan akrab Yusuf Gunco.

Dia juga mengaku keberatan dengan pasal 12 huruf i yang dituntutkan oleh JPU terhadap kliennya. “Kalau pasal ini, berarti klien saya pelaku tunggal dong. Sementara faktanya klien saya tidak pernah mengerjakan proyek,” kilahnya.(mat)