Terkendala Saksi Ahli, Polisi Tangguhkan Penahanan Nelayan Pemuat Ikan Berformalin

Ilustrasi: Polisi tangkap kapal pengangkut ikan. (int)

LIPUTAN8.COM — Kapal nelayan Permata Indah B yang diamanakan Ditpolair Polda Sulselbar, Jumat (12/2/2016) lalu lantaran memuat 15 ton ikan berformalin saat ini dilepas oleh penyidik Ditpolair Polda Sulselbar.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sulselbar, AKBP Aidin mengatakan bahwa penanganan kasus ini menemui kendala saksi ahli sehingga pelimpahan berkasnya ke kejaksaan tertunda.

“Berkasnya belum lengkap, karena saksi ahli dari balai POM saat ini sedang tidak ada di makassar,” ujarnya saat di konfirmasi via telefon, Kamis (24/3/2016).

Saat ini, lanjut Aidin, kapal tersebut saat ini dalam status pinjam pakai oleh keluarga tersangka.

“Kapal itu kita pinjam pakaikan karena tidak ada tempat parkir di dermaga Poalair dan biaya perawatan kapalnya mahal, kalau rusak siapa yang mau bertanggung jawab,” ungkapnya.

Aidin juga mengatakan bahwa tersangka masing-masing HM (59) sebagai nahkoda ditangguhkan penahanannya, sementara lima orang Anak Buah Kapal (ABK) yakni U (56), S (41), A (16), SY(33) dan B (35) tidak termasuk tersangka.

“Nahkoda dan ABK nya, ya ikut kapalnya lah mereka kan satu paket sama kapalnya, nahkoda kita tangguhkan penahanannya sementara ABK nya tidak bisa disebut sebagai tersangka,” imbuhnya.

Nahkoda kapal tersebut ditangguhkan penahanannya dengan alasan masa waktu penahanan sudah habis akibat terkendala saksi ahli.

“Dalam UU perikanan, masa penahanan tersangka hanya 20 hari di tambah 10 hari,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Polair Polda Sulselbar, Kombes Pol Hari Sanyoto mengaku sepengetahuannya berkas kasus kapal 15 ton ikan berformalin ini telah dilimpahkan ke Jaksa.

“sejauh ini berkasnya sudah dilimpahkan ke Jaksa, tapi coba hubungi Kasubdit Gakkum karena dia yang tangani kasus ini,” ujarnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera meminta agar penanganan kasus ini diawasi bersama.

“Dalam prosedural hukum memang ada hal seperti ini diatur di undang-undang, tapi saya harap Masyarakat membantu memantau kasus ini,” pungkasnya.(bur/nto/liputan8)