Kepala BPPPA Makassar Diundang Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail dan Kepala BPPPA Makassar Tenri A Palallo.IST

LIPUTAN8.COM – Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP&KB) Sulsel A.Murlina Muallim dan Tenri A. Palallo, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Makassar diundang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia (UI).

Undangan ini untuk menjadi peserta dalam Focus Group Discussion “Telaah Kebijakan Afirmasi di Lembaga Legislatif”, dengan topik bahasan: Audit Existing Representasi Perempuan, Hambatan dan Tantangan Perempuan dalam Pemilu, dan Usulan Program Percepatan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Hotel Morrisey, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 70 Menteng, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Keduanya merasa terhormat karena hanya Sulsel yang mendapat undangan. Peserta lainnya politisi perempuan Senayan dan Direktur CEPP unlink dari Sumatra dan Kalimantan. “Saya akan hadir,” kata Murlina yang dihubungi sehari sebelumnya.

Menurutnya pertemuan ini akan melahirkan pemahaman baru terhadap kendala pengembangan politik perempuan, Presiden Direktur CEPP FISIP UI Chusnul Mar’iyah turut serta dalam membahas kendala politik yang terjadi.

Sebutlah antara lain kelaziman penggunaan ‘model maskulin’ dalam kehidupan politik dan birokrasi, kurangnya dukungan partai seperti terbatasnya dana bagi kandidat perempuan dan terbatasnya akses untuk masuk kedalam jaringan politik, tidak adanya sistem pendidikan politik perempuan yang baik.

Kendala sosio-ekonomi yang menyebabkan seorang perempuan terhambat untuk masuk ke dalam Parlemen adalah masalah klasik di bidang sosio-ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan, kurangnya sumber finansial, masalah keterbatasan pendidikan dan beban ganda antara tugas rumah tangga dan profesi.

Kendala ideologi-psikologi atau sosio-kultural antara lain adalah: kurangnya rasa percaya diri perempuan untuk tampil di dunia politik, salah satunya diakibatkan oleh lamanya mereka terkungkung dalam ranah domestik sehingga butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk siap terjun ke dalam ranah publik.

Berikutnya adalah persepsi perempuan tentang politik adalah sesuatu yang ‘kotor’ dan kendala berikutnya adalah bagaimana media memberikan framing yang tidak tepat untuk menggambarkan sosok perempuan.

Perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lemah, harus dilindungi, dan sebagainya. Perjuangan adalah mengubah hambatan menjadi jembatan, disinilah peran gerakan perempuan begitu terasa, bagaimana mereka berjuang untuk kepentingan perempuan, untuk keadilan gender yang selama ini masih sebatas angan-angan.(riri/iqbal/liputan8)