Pemkot Lantik Majelis Pertimbangan TP-TGR

LIPUTAN8.COM — Pemkot Makassar melantik anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Pelantikan dipimpin Sekkretaris Kota (Sekkot) Ibrahim Saleh di Ruang Pola Balaikota, Senin (10/08).

Pelantikan didasarkan pada SK Wali Kota Makassar Nomor : 1473/951.05/KEP/VIII/2015. Adapun pejabat yang dilantik yakni, Drs. Zainal Ibrahim, M. Si., selaku Wakil Ketua I merangkap anggota, dan H. Baso Amiruddin, SE., MM., serta Drs. H. Manai Sophian, SH., MH., selaku anggota. Pelantikan bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat, bersih, bermartabat, dan berwibawa.

“Majelis Pertimbangan TP-TGR merupakan salah satu wadah internal pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan aparat pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan merugikan keuangan, dan barang daerah,” sebut Sekkot, Ibrahim Saleh mewakili sambutan Wali Kota Makassar.

Pembentukan Majelis Pertimbangan TP-TGR di daerah-daerah berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, dan Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Ibrahim Saleh mengingatkan kepada pejabat yang dilantik jika jabatan yang diamanahkan kepada mereka bukanlah jabatan yang ringan dan mudah.
“Kemampuan, kompetensi, dan kewenangan yang dimiliki mendasari keputusan ini. Kami mengamanahkan tugas ini kepada pejabat yang dilantik untuk diemban sebagai Majelis Pertimbangan TP-TGR,” ujarnya.

Sementara pejabat yang dilantik memiliki tiga tugas pokok meliputi, mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa, dan mengevaluasi kasus TP-TGR. Memproses dan menyelesaikan TP-TGR, dan Memberikan laporan berupa pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pengadilan pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR.

“Majelis ini juga bertugas memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Wali Kota pada setiap kasus, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait,” urai Ibrahim.

Pelantikan ketiga pejabat sore itu diharapkan mampu memperkuat barisan Majelis Pertimbangan TP-TGR Kota Makassar melalui peningkatan sistem pengendalian internal di lingkup SKPD kota Makassar.

Reporter: Haspan Hamid
Editor: Ariel