Pencairan Anggaran Pemilukada Lamban

LIPUTAN8 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju bekerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar menyelenggarakan rapat evaluasi yang berlangsung di aula Badan Kesbangpol Sulbar, Kamis (25/6). Dialog ini sebagai persiapan pelaksanaan Pemilukada serentak di empat kabupaten yang ada di Provinsi Sulbar pada 9 Desember 2015 mendatang.
Said dari KPU Mamuju, mengatakan, pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Mamuju masih terkendala beberapa hal. Salah satunya adalah akibat keterlambatan proses mata anggaran. ”Kurang maksimalnya dalam proses pencairan ke pihak penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu sebagai pengawas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada, tentu akan berdampak pada kelancaran proses Pemilukada tersebut,” katanya.

Keprihatinan terhadap lambannya pencairan bantuan anggaran penyelenggaraan Pemilukada ini juga disuarakan Ketua Ombudsman Sulbar, Lukman. Menurutnya, masalah pencairan anggaran ini perlu disikapi secara serius. ”Jika masalah anggaran ini tidak disikapi secara baik, tentu akan memunculkan permasalahan pada tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilukada,” ujar Lukman.

Dengan lambannya pencairan bantuan anggaran tersebut, maka para penyelenggara Pemilukada yang ada di empat kabupaten di Sulbar ini, sama halnya dengan mengganggu tahapan Pemilukada tersebut. ”Jadi perlu disikapi secara serius. Jangan ada permasalahan yang terjadi. Sehingga akan menimbulkan dampak yang merugikan. Yakni keterlambatan tahapan penyelenggaraan,” jelasnya.

Sementara itu, Demmanaba dari Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), mengatakan, sampai saat ini pihak KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu belum pernah melakukan pertemuan. Sehingga tidak dapat diketahui sudah sampai sejauh mana tahapan Pemilukada itu dilakukan.

”Kami berharap agar permasalahan Pemilukada di Mateng dapat dilakukan dengan baik. Sehingga masalah-masalah yang mungkin muncul dapat dimanimilisir dan ditanggapi secara cepat,” katanya.

Hal senada disampaikan wakil dari Bawaslu Mamuju. Permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pemilukada di Mamuju Utara (Matra) dan Mateng, salah satunya adalah soal mobilisasi massa. ”Jadi masalah daerah perbatasan harus disikapi dan diantisipasi secara baik. Sehingga tidak menimbulkan dampak mobilisasi massa,” jelasnya. (bkm)