Tegas! Supratman: Insentif RT/RW Itu Ide Danny Pomanto, Dewan Hanya Menyetujui

Supratman, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar

MAKASSAR, LIPUTAN8.COM – Adanya pernyataan yang di lontarkan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dari Partai Demokrat, Adi Rasid Ali (ARA) yang menyudutkan Calon Wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto terkait insentif RT dan RW, mendapat reaksi keras dari Supratman, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem.

Menurut Supra, Pernyataan Bohong yang dilontarkan Ara sapaan akrab Adi Rasyid Ali ke Danny adalah kekeliruan besar, bahkan supra membenarkan jika Insentif RT dan RW merupakan usulan Danny Pomanto sejak terpilih diperiode pertamanya dan saat Itu menjabat Supra juga salah satu anggota Badan Anggara (Banggar) DPRD Makassar.

“Saya pikir pernyataan teman-teman itu keliru. Terkait insentif RT RW itu tertuang dalam visi-misi pak Danny pada saat mencalonkan 2013 dan itu menjadi janji politik kita,” jelas supra.

Tidak hanya itu, Supra yang saat itu menjabat anggota badan Anggaran yang diketuai oleh Adi Rasid Ali mengatakan apa yang tertuan dalam janji politik Danny ke Masyarakat terkait Insentif RT/RW itu hanya disetujui oleh DPRD namun diusulkan oleh Danny yang saat itu terpilih menjabat Wali Kota Makassar 2014-2019

“Jika Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) S1 Triliun maka Insentif RT/RW otomatis mendapatkan Rp 1 Juta. Setelah memasuki konsep itu 2014-2015 PAD kita belum mencapai 1 Triliun. Akhirnya pada akhir tahun 2016 PAD kita sudah capai 1,1 Triliun sehingga wajib hukumnya kita menjalankan apa yang mejadi janji politik kita. Dan alhamdulillah dijalankan, DPR memang setuju karena itu untuk rakyat. Saya pikir kalau pak Danny dikatakan bohong itu adalah hal yang keliru sekali, entahlah siapa yang bohong dalam hal ini,” Ketusnya.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Adi Rasyid Ali, mengklaim insentif RT/RW merupakan ide darinya bersama sejumlah legislator Makassar lainnya kala itu dan bukan ide dari Danny Pomanto.

“Awalnya memang soal insentif ini ide kami yang kemudian di DPRD diputuskan. Jadi soal uangnya atau anggarannya itu bukan anggaran wali kota tapi semua anggarannya dari warga hasil dari pajak mereka sendiri, ujar Ara dikutip dari salah satu media online. (**)