Presidium Nasional ILMISPI Tantang KPK Tindak Lanjuti Kasus Korupsi DAK Maiwa Enrekang

Andi Pangeran (Presidium Nasional ILMISPI

LIPUTAN8.COM – Lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) baru-baru ini memberikan penjelasan terkait kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan. dimana fokusnya yakni korupsi DAK(Dana Aliran Khusus).

Melalui Kordinator Supervisi dan Pencegahan(Koorsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aldiansyah Malik Nasution mengatakan beberapa kasus korupsi di Sulawesi Selatan menjadi atensi bagi KPK

“Semua kita atensi. termasuk kasus dugaan suap proyek DAK di Kota Pare-Pare yang cukup mendapat perhatian besar publik belakangan ini,” kata Aldiansyah, Minggu (25/8/2019) dikutip dari POS Makassar Akurat dan terpercaya.

Menanggapi pernyataan Aldiansyah,  Mantan Ketua Bem Fisip Unibos, Andi Pangeran mengatakan bahwa tentu saja sebuah sikap yang baik dan tegas ketika KPK kemudian sudah mengambil langkah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemberantas korupsi.

“Tapi perlu saya tekankan kepada pihak KPK bahwa yang mendapat perhatian publik terkait kasus korupsi bukan hanya warga pare-pare tapi juga di kabupaten Enrekang yang melibatkan Bupati beserta Anaknya, Sangat di sayangkan apabila KPK hanya berfokus kepada pare-pare saja sedangkan kasus di enrekang ini adalah salah satu kasus korupsi terbesar pada tingkatan kabupaten padahal sudah ada beberapa masyarakat enrekang yang datang langsung ke KPK melaporkan kasus ini,” ujarnya.

“Tentunya KPK dapat segera melakukan supervisi di Enrekang karena di Kejati Sulsel kasus ini sudah dilaporkan pada tahun di 2015 tapi sampai sekarang bahkan untuk menetapkan tersangkanya Kejati belum juga mampu. Saya heran dengan Pihak Kejati padahal sudah melakukan kunjungan kerja sebanyak 3 kali ke kampung kami tapi kenapa belum bisa mengambil keputusan,” Ujar salah satu pemuda maiwa yang juga menjabat sebagai Presidium Nasional ILMISPI itu.

“Kamipun juga sudah beberapa kali melakukan tindakan-tindakan seperti pelaporan, aksi demonstrasi di kejati sulsel tapi tidak pernah berbuahkan hasil padahal bukti-bukti sudah terbilang cukup. Besar Harapan kami kepada lembaga KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat karena dari tahun 2015 sampai sekarang kami tidak juga melihat setitik cahaya harapan dari kejati sulsel” tutupnya. (**)