Minta Keadilan Ke Pj Wali Kota, Kasatpol PP Makassar Ngamuk di Rujab

MAKASSAR, LIPUTAN8.COM – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar Iman Hud mengamuk di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Ia tak terima lantaran aksi menutup akses jalan masuk Balai Kota Makassar dianggap salah.

Kejadian bermula, saat salah satu Operator BKD hendak menjelaskan kembali soal sistem E-Kinerja. Padahal, sebelumnya Kasatpol PP dan Pj Wali Kota sudah audiensi terkait Masalah tersebut.

Iman lantas emosi lantaran menilai pihak BKD mengarang cerita yang yang menyudutkan anggotanya. Ia mengatakan negara tak akan maju bila tak ada etika.

“Ada poin-poin tertentu yang merugikan anggota saya hanya karena kesalahan teknis lalu gajinya dikurangi,” kata Iman Hud, kemarin

Iman pun mempertanyakan terkait pertanggungjawaban pemotongan gaji anggotanya hanya karena persoalan teknis penilaian kinerja.

“Siapa mau disalahkan? Ada pemotongan, ini kan ada input tidak masuk,” pungkasnya.

Hanya karena persoalan internet, dalam hal ini aplikasi E-kinerja, ia mengatakan Tunjangan Pendapatan Kinerja (TPP) bukannya bertambah melainkan berkurang.

“Tugas kita 24 jam bekerja saya hanya minta keadilan,” tandasnya.

Sementara, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb mengaku selama ini BKPSDM hanya mensosialisasikan TPP kepada operator pengelola sistem masing masing OPD

“Sementara operator tidak pernah menjelaskan bahwa ada sistem sistem yang memang sangat dinamis yang perlu diketahui seluruh pegawai,” ucap Iqbal.

Olehnya, dengan adanya persoalan tersebut, lanjut Iqbal sosialisasi TPP akan mulai di jadwalkan pada senin mendatang ke seluruh kepala dan Sekretaris OPD

“Jadi saya minta mulai senin sistem ini akan disosialisasikan kepada kepala OPD dan sekretarisnya untuk kemudian disampaikan kebawahannya, sehingga bagi yang tidak tau menggunakan sistem elektronik karena jarak dan jam kerjanya bisa tau,” terangnya

Lebih jauh Iqbal, menjelaskan sistem TPP baru berjalan dua bulan dan pembayarannya pun baru akan dilakukan

“Namanya juga sistem baru sehingga tidak semua pegawai paham karena pimpinan sendiri juga tidak paham,” akunya.

Kendala lain juga karena persoalan jaringan, padahal pemerintah kota sudah membayar milliaran namun kerja server dan jaringan terkadang error dan banyak gagal

Diketahu, sejumlah personil Satpol PP Kota Makassar menutup seluruh akses jalan masuk ke Balai Kota Makassar. Mereka keberatan dengan hasil Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

“Anggota merasa tidak sesuai apa yang diharapkan dengan tugas berat yang dilaksanakan mulai pagi sampai tembus pagi,” kata Kabid Operasional Satpol PP Kota Makassar, Irwan

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar menggunakan aplikasi E-Kinerja untuk mengukur dan memantau ASN secara periodik. Juga salah satu data acuan pemberian data kinerja yang diterima pegawai. Selain itu, memetakan kinerja PNS dalam rangka merit system.

Irwan mengatakan pihak BKD tak pernah melakukan sosialisasi terkait ukuran kinerja yang tertuang dalam TPP. Selama ini yang menilai langsung kinerja Satpol PP adalah Kepala Satpol PP.

“Kasat sudah tentukan ini sekian, dan absen juga kepada anggota, semua yang tugas. Baik tugas malam, maupun tugas pagi. Harus datang scan di sini,” tandasnya.

Selain itu, Satpol PP yang berjaga di Rumah Jabatan Ketua DPR dan Rujab Wali Kota Makassar juga memiliki absensi tersendiri. Hal lain, kata Irwan, merencanakan penertiban sampai subuh.

“Masa mau datang lagi. Inilah yang belum di dapat sampai sekarang. Artinya keadilan kepada yang belum diharapkan oleh satpol PP sendiri karena anggota tugas dari pagi sampai pagi dan diharapkan ceklok,” kata dia.

Aksi Satpol PP mempertanyakan keadilan penghasilan yang tak sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada Satpol PP, termasuk PAD.

“Kalau bukan Satpol PP di tahun 2019 itu tidak akan sampai PAD,” tutupnya. (**)