Hanya 3 Indikator Penilaian, KPK Bidik Rencana Pembagian Insentif RT RW Rp1 Juta Pemkot Makassar

MAKASSAR, LIPUTAN8.COM – Rencana Pemkot Makassar untuk menetapkan insentif RT/RW sebesar Rp. 1 juta dengan mengurangi indikator dari 9 indikator menjadi 3 indikator mendapat tanggapan dari Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kabag Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kota Makassar, Muh. Yarman, selasa (11/2/2020), Muh. Yarman indikator penilaian kinerja RT/RW dari 9 akan dikurangi menjadi 3 indikator saja. Yarman mengatakan, rata-rata RT RW itu hanya bisa penuhi 4 sampai 5 indikator saja. Karena mereka (RT RW) sangat sulit memenuhi 9 indiktor tersebut. Makanya indikator RT RW ini kita mau sederhanakan saja.

“Kalau saya cukup tiga indikator saja, seperti misalnya soal PBB, kebersihan dan administrasi RT RW. Saya kira tiga indikator saja cukup, dan semua insentif RT RW kita ratakan Rp1 juta,” jelas Yarman.
“Kalau insentif RT RW bervariasi, namun kinerjanya relatif sama. Tentu menimbulkan kecemburuan. Dan itu banyak terjadi,” ketusnya.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsuphgah) Tindak Pidana Korupsi Wilayah VIII Sulsel, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, seharusnya ukuran pemenuhan indikatornya yang harus diperjelas dan terukur sehingga masing – masing RT/RW terpacu utk memenuhinya.

“Jadi keliru itu kalau indikator keterpenuhannya dikurang kemudian insentifnya dinaikkan. Jadi bukan mengurangi indikator yang ada sehingga terkesan dimudahkan untuk mendapatkan insentif dimaksud, ” kata Choki sapaan akrabnya, di Jakarta, kamis (13/2/2020).

Lanjut Choki, Insentif ukurannya adalah hasil kerja, artinya indikator itu adalah kontrol dari masyarakat langsung terkait program yang dijalankan oleh Pemda, apalagi dilihat dari 9 indikator ada pont soal PBB dan Retribusi sampah, tentu seperti apa kontrol itu kemudian menjadi penilaian barulah kemudian ada hasil kerja dalam bentuk insentif, kan begitu, terang Choki.

“Inikan terkait pengelolaan uang negara setiap pemda harus tertib, kita tidak mau kebijakan yang akan diambil oleh Pemkot Makassar jangan ada kesan insentif itu hanya sekedar bagi – bagi duit saja, ” kunci Choki.

Diketahui KPK RI melalui Korsupgah Wilayah VIII Sulsel tengah melakukan koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi, yang berfokus kepada Pengelolaan Uang, Pendapatan Daerah dan Penyelamatan Aset dan Fasum Fasos di Kota Makassar dan seluruh wilayah Kab/Kota di Sulawesi Selatan. (**)