Parah, Camat di Makassar Labrak Surat Edaran Pj Wali Kota Soal Netralisasi ASN

Foto: Ilustrasi (int)

MAKASSAR, LIPUTAN8.COM – Pelanggaran Netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali dipertontonkan. Salah satu Camat di Kota Makassar diduga melakukan mobilisasi massa dalam satu kegiatan Bakal Calon Wali Kota Makassar di Gedung Convention Celebes Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga, beberapa hari lalu.

Berawal dari beredarnya foto percakapan pesan Whatshap di media sosial yang diduga dilakukan oleh Camat Mamajang, Fadly Wellang (Fawel), Dimana dalam isi percakapan tersebut, nomor WA yang tertulis nama Fawel meminta untuk mengingatkan RT/RW untuk kehadirannya kegiatan di CCC.

IMG-20200131-WA0508
” Tabe, Untuk diingatkan lagi kepada RT/RWta utk acara nanti malam di ccc. Mhon pengawalanta, krn kliatanx ada upaya keras dari sebelah untuk mengurangi kehadiran rt rw disana ”

Selain itu, balasan chat WA digroup yang sama yang diduga staf Kecamatan Mamajang, membalas dengan “semua kecamatan ada absen nama RT/RW nya j pak, jd ketahuan yang tdk dtng,” Isi percakapan dalam group tersebut.

Sebelumnya Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengeluarkan Surat edaran bernomor 270/9/s.edar/kesbangpol/I/2020 Tentang netralitas aparatur sipil negara pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

Penekanan netralitas ASN itu, dipertegas dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 2 Huruf F, undang-undang tersebut, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”

Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun. Dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil wali kota tahun 2020.

Sehubungan hal tersebut, maka penyelenggara Pilkada serentak pada 23 September 2020 maka disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) para kepala bagian, Camat dan Lurah lingkup pemerintah kota Makassar sebagai berikut:

1. Menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Pilkada serentak tahun 2020.

2. Aparatur Sipil Negara tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

3. Mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat edaran ini, juga mengimbau kepada seluruh para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para kepala bagian, Camat dan Lurah Lingkup pemerintah kota Makassar untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara yang berada dalam lingkup kerjanya masing-masing pada pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Ditempat terpisah, Anggota Bawaslu kota Makassar, Zulkarnain menjelaskan jika pihaknya akan mendalami bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan camat Lamajang, Fawel.

“Dengan bukti yang ada, bisa menjadi informasi awal yang nantinya pihak kami (Bawasalu) akan melakukan penelusuran. Karena ini potensi pelanggarannyaa kuat yaitu soal netralitas Asn,” kata Zulkarnain, Sabtu (1/2/2020). di kutip dari Sulselnet.com

Zulkarnain menjelaskan pada pemeriksaan dugaan pelanggaran Camat Mamajang, Fawel nantinya akan mengungkap fakta-fakta pelanggarannya sendiri. Sebab, Bawaslu kota Makassar juga akan menghadirkan beberapa saksi lainnya.

“Jika sudah memenuhi persyaratan sesuai bukti. Maka kita akan panggil Camat Mamajang, Fawel dan beberapa saksi untuk diperiksa. Jadi, didalam pemeriksaan nanti akan terungkap poin-poin pelanggarannya,” jelas Zulkarnain. (**)