Melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pendamping, BNPT : Rangkul Keluarga Terorisme

LIPUTAN8.COM, Makassar – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pendamping di Hotel Gammara Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (26/11/2019).

Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius saat rapat gelar koordinasi sebagai wujud konkret hadirnya Negara dalam kehidupan sasaran Deradikalisme meminta kepasa seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintahan agar merangkul mantan narapidana terorisme dan keluarga terorisme.

“Semua orang punya masa lalu dan masa depan, begitupun dengan mantan narapidana terorisme. Bukan hanya BNPT tapi semua masyarakat dan instansi pemerintahan agar kembali merangkul mantan teroris begitupun dengan keluarganya,” kata Suhardi Alius, Selasa (26/11/2019).

Dalam mencegah paham-paham radikalisme di masyarakat sambung Suhardi, BNPT RI melaksanakan program Deradikalisasi di Indonesia secara lebih intensif dengan dimulai dari individual yang ditahan dan menjalankan masa pidana, termasuk juga ketika yang bersangkutan bebas dan kembali ke masyarakat.

“BNPT sebagai leading sector telah menginisiasi pembentukan kelompok kerja Deradikalisasi di beberapa wilayah, seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga di wilayah Timur Indonesia,” jelasnya.

Suhardi menjelaskan, kelompok kerja pendamping dengan sasaran Deradikalisme ini bertujuan untuk mengordinasikan pendamping kepada sasaran deradikalisme yang berasal dari instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan program deradikalisasi.

Serta menyamakan pemahaman para pelaksana sehingga kegiatan deradikalisasi dapat dilaksanakan secara optimal, tertib dan lancar sesuai target.

“Memberikan pendampingan intensif kepada sasaran deradikalisasi di masyarakat. Pendampingan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui keadaan terbaru dari para sasaran Deradikalisme,” paparnya.

Dari data yang dihinpun, selain melakukan pendampingan, kelompok yang dibentuk tersebut nantinya melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan sasaran deradikalisasi di masyarakat. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud adalah perkembangan dari pemahaman kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan yang sudah dijalankan para sasaran deradikalisasi.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah awal dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan.

“Diharapkan adanya pendampingan ini dapat membentuk individu mantan narapidana terorisme, keluarga dan jejaringnya, termasuk didalamnya juga anak-anak mantan teroris serta Foreign Terrorist Fighter (FTF). Termasuk juga orang terpapar, mulai menjauhi dan meninggalkan radikalisme yang berujung pada terorisme,” jelas Komjen Pol Suhardi Alius.

Kegiatan tersebut melibatkan TNI, Polri, Kementerian Agama serta Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. (**)

 

 

Penulis : Tejho
Editor    : Rafa