Pengurus Koperasi yang Baru Harus Angkat Kaki dari Pasar Butung

MAKASSAR, LIPUTAN8.COM — Kuasa Hukum penggugat dalam hal ini pengelola lama koperasi, pusat Niaga Pasar Butung Makassar, Hari Ananda Gani. Optimis dan yakin majelis hakim akan memenangkan kembali gugatannya, di Pengadilan Tinggi Makassar.

Bila tergugat akan mengajukan upaya hukum banding, atas kasus penyerobotan hak pengelolaan pusat grosir Pasar Butung, Kota Makassar.

Pasalnya para tergugat yakni Rahman Malarangeng, Andri Yusuf dan H Irsyad Dolging selaku tergugat. Dinilai tidak memiliki alasan serta dasar hukum yang kuat, untuk melakukan ambil alih hak pengelolaan Pasar Butung dari pengurus koperasi Bina Duta yang lama.

“Dalam gugatan saya dalam kasus ini, secara jelas diuraikan. Kalau klien saya ini telah dikudeta, dengan cara tidak sesuai ketentuan,” kata Hari Ananda Gani, Sabtu (22/10).

Padahal kliennya tersebut masih memiliki hak untuk mengelola pasar Butung, hingga tahun 2020 mendatang. Terbukti dalam fakta sidang, para tergugat ini terbukti secara melawan hukum, melakukan kudeta dan melakukan pergantian pengurus tanpa melalui prosedur yang ada.

“Mereka (tergugat) sama sekali tidak memiliki samasekali kewenangan. Baik dalam perjanjian pengelolaan pasar Butung,” bebernya.

Bahkan bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat dalam persidangan, kata Hari Ananda Gani, itu semuanya ditolak oleh majelis hakim.

Pasalnya barang bukti yang diajukan tersebut, dinilai merupakan rekayasa yang sengaja dibuat untuk melakukan penyerobotan hak pengelolaan.

Dimana Rapat Anggota Tahunanan Luar Biasa (RATLB) yang dilakukan para terguagat ini, itu tidak memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku di KSU Bina Duta.

“Kita tinggal tunggu, para tergugat ini keluar dari Pasar Butung. Berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan Negeri Makassar,” tegasnya.

Kalau tidak mereka harus membayar uang paksa Rp1 miliar per 7 hari, sebagai sanksinya.  (man)