Soal Amdal Lalin, Mahasiswa Minta Polisi Segel Beberapa Usaha Ternama di Makassar

LIPUTAN8.COM, Makassar – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Mahasiswa Indonesia (Jaksa Indonesia), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Direktorat Lalulintas Polda Sulsel, Kamis (8/8/2019) petang hari.

Aksi unjuk rasa mahasiswa meminta kepada pihak Direktorat Lalulintas dalam hal ini Kasubdit Kamsel untuk melakukan penutupan atau penyegelan beberapa perusahan di Kota Makassar yang diduga tidak memilik izin Analisis Danpak Lalu Lintas (Amdal Lalin).

Mahasiswa menyebut beberapa perusahaan yang diduga tidak memiliki izin Amdal Lalin diantaranya adalah, Toko Bintang yang terletak di Jalan Alauddin dan Pengayoman Kota Makassar. Selain itu, Rumah Makan Apong di jalan Boulevard juga diduga tidak memiliki izin Amdal Lalin.

“Kami minta pihak Kamsel Ditlantas Polda Sulsel untuk menutup atau menyegel perusahan tersebut, atas dasar dugaan memiliki izin Amdal Lalin,” kata Raiz, jenderal lapangan aksi demo.

Raiz menambahkan, keberadaan beberapa perusahaan tersebut yang tidak mengantongi izin Amdal Lalin, jelas melanggar peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang LLAJ No. 22/2009 Pasal 99, 100 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015.

Pasal 5 dalam Permen tersebut kata Raiz menjelaskan, Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf k, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

“Keberadaan bangunan tersebut tentunya melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” tambah Raiz.

Sementara itu, Kasubid Kamsel Direktorat Lalulintas Polda Sulsel, Akbp Reza Fahlevi yang dikonfirmasi menyebutkan, terkait soal izin Andalalin beberapa perusahaan lebih tepatnya menjelaskan adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan atau merekomendasikan ijin tersebut dalam hal ini Kementerian Perhubungan /Dirjen Hubungan Darat untuk wilayah jalan nasional.

Selain itu kata Reza, Gubernur untuk jalan provinsi dan Bupati atau Walikota untuk jalan kabupaten atau kota.

“Kepolisian khususnya Ditlantas Polda Sulsel, hanya mendata dan memberikan teguran bahkan tindakan jika kegiatan usahanya tidak memiliki dokumen andalalin dan menimbulkan gangguan Kamseltubcar Lantas,” kata Akbp Reza Fahlevi saat dikonfirmasi via pesan singkat telpon selulernya, Kamis (8/8/2019) sesaat lalu.

Ia menambahkan, bentuk teguran yang diberikan adalah melayangkan surat dan tembusan kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini kata Reza, pihaknya membantu pemerintah agar pengusaha-pengusaha tertib aturan.

“Tindakan tegas kita adalah bentuk surat teguran bahkan akan menutup akses ke tempat usaha jika menimbulkan gangguan Kamseltubcar Lantas,” tegas Reza Fahlevi.

 

 

Penulis : Tejho
Editor    : Aura