Penyidik Tipikor Polrestabes Periksa Kadinsos Makassar

LIPUTAN8.COM, Makassar – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Makassar memeriksa Kepala Dinas Sosial Makassar, Muhtar Tahir, Rabu 31 Juli 2019 lalu. Pemeriksaan tersebut dalam rangka mendalami kasus dugaan penyimpangan program sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) dibawah kendali Kementerian Sosial di Kota Makassar.

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Makassar, Iptu Supriadi Anwar saat dikonfirmasi membenarkan perihal pemeriksaan terhadap Kadinsos Makassar. Dia mengatakan Muhtar Tahir mendatangi Mapolrestabes Makassar dan menjalani pemeriksaan kurang lebih tiga jam lamanya.

“Iya betul. Dia mulai dilakukan pemeriksaan sekitar pukul15.00 sampai dengan 18.20 WITA. Ini terkait kasus bansos di Dinas Sosial,” terang Supriadi saat dikonfirmasi sesaat lalu.

Supriadi menjelaskan, Kadis Sosial Makassar dimintai keterangannya terkait kasus program sosial berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) pada Program Keluarga Harapan (PKH). Selaku Kadis, ia dimintai agar memaparkan tentang mekanisme penyaluran dana BPNT melalui E-warung kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Hanya sebatas saksi karena bersangkutan mengetahui tentang mekanisme tentang program itu. Ada 40 an pertanyaan,” jelas Supriadi.

Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Indratmoko mengatakan penyidikan kasus dugaan penyimpangan program sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) dibawah kendali Kementerian Sosial di Kota Makassar ini
telah menetapkan beberapa orang tersangka.

Mereka adalah, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tallo, Syahruddin, 40 tahun dan inisial SH dan HS. SH merupakan pendamping PKH Mariso dan HS dari E warung tempat pengambilan barang penerima bantuan.

Indratmoko menjelaskan, Syahruddin diamankan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polrestabes Makassar. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kembali ditemukan dua orang pelaku lainnya, inisial SH dan HS. Modus mereka ini sama, yakni memegang kartu milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian dipotong saat pencairan dana.

“Setiap bulan ada program dari Kemensos untuk dicairkan. Jadi modus pelaku mengumpulkan dan memegang kartu tersebut,” jelas Indratmoko.

Sementara itu, untuk berkas perkara para tersangka ini kata Indratmoko, dalam proses perampungan. Dalam waktu dekat, mungkin berkas perkaranya telah rampung.

“Berkas perkaranya sementara perampungan,” kata Indratmoko.

Para tersangka ini dikenakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 dan atau Pasal 8 UU RI No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman di atas 5 Tahun Penjara.

 

 

 

Penulis : Tejho
Editor    : Aura