Tim Tipikor Polda Sulsel Geledah Kantor Bupati Jeneponto

LIPUTAN8.COM, Jeneponto – Puluhan personel bersenjata lengkap bersama Tim dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulsel melakukan penggeledahan di kantor Pemkab Jeneponto, Selasa (16/7/2019).

Puluhan personel melakukan penggeledahan di ruang Bidang Anggaran dan ruang Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UK-BPBJ), termasuk ruang aset.

Pemeriksaan tersebut diketahui berlangsung sejak pukul 09.00 Wita, pagi tadi, dengan penjagaan ketat dan secara tertutup.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan Wibisono mengatakan bahwa penggeledahan unit Tipikor Polda Sulsel di Kantor Bupati Jeneponto merupakan bagian dari tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek tiga pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto.

“Saat ini masih dilaksanakan kegiatan hukum (penggeledahan di Kantor Bupati) terkait dengan dengan pembangunan tiga pasar di Jeneponto,”kata Kombes Pol Yudiawan Wibisono, Selasa (16/7 /2019).

Yudiawan Wibisono menjelaskan, dalam penggeledahan tersebut diterjunkan sebanyak 38 personel. 24 personel dari tim Tipikor, tiga personel dari Provost dan 11 personel Brimob Polda Sulsel.

Dalam perjalanan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik Tipikor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 15 orang, satu orang diantaranya adalah Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir.

Wakil Bupati Jeneponto telah menjalani pemeriksaan saksi sebanyak tiga kali. Ia pun diperiksa dalam rangka mendalami perannya terkait dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Jeneponto saat pasar rakyat tersebut dibangun.

“Wakil Bupati ada peran, nantilah kita sampaikan lagi,” jelasnya.

Saat ditanyai apakah Wabup Jeneponto Paris Yaris bakal ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, Kombes Pol Yudiawan masih enggan menyimpulkan hal tersebut.

Dia menjelaskan bahwa untuk penetapan tersangka terhadap kepala atau wakil kepala daerah memiliki proses khusus. Yaitu dengan melakukan gelar perkara langsung di Bareskrim Mabes Polri. Jadi saat ini, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel masih sementara mencari bukti-bukti yang mendukung sebelum menyimpulkan keterlibatan Wabup Jeneponto tersebut.

“Penetapan tersangka untuk kepala atau wakil kepala daerah harus melalui proses gelar perkara di Bareskrim Dit Tipikor,” urai Kombes Pol Yudiawan Wibisono.

Untuk diketahui, proyek pembangunan pasar dengan yang menggunakan Dana Anggaran Khusus (DAK) pada tahun 2017 lalu dan disebut menelan anggaran senilai Rp3,7 miliar tersebut telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan oleh penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel sejak Senin, 24 Juni 2019 lalu.

Penyidik menemukan atau beranggapan bahwa dalam kasus ini terdapat tindakan melawan hukum yang dapat merugikan negara.

Meski demikian, penyidik Tipokor Polda Sulsel masih enggan membeberkan jumlah kerugian negara yang disebabkan dalam kasus tersebut karena masih dalam proses Penghitungan Kerugian Negara (PKN) oleh tim ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan.

“Untuk kerugian negara masih menunggu hasil dari BPKP. Dan pastinya, dalam kasus ini potensi kerugian negara ada,” tegasnya.

Adapun proyek tiga pasar rakyat yang dalam pembangunannya terindikasi adanya perbuatan melawan hukum atau korupsi adalah Pasar Lassang-lassang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke dan Pasar Paitanah Desa Paitanah Kecamatan Turatea dan Pasar Pakubulo.

Ketiga pasar rakyat tersebut dibangun menggunakan Dana Anggaran Khusus (DAK) pada tahun 2017 lalu dan disebut menelan anggaran senilai Rp3,7 miliar.

 

 

 

Penulis :Tejho
Editor    : Andi Afdal