Disaksikan Pimpinan KPK, Bupati Takalar teken MoU dengan Bank Sulselbar dan BPN

LIPUTAN8.COM, Makassar – Bupati Takalar H. Syamsari bersama Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) bersama Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Hotel Four Point, Jl. A. Djemma, Kota Makassar (Selasa, 9/4/2019).

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan dan Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah.

MoU tersebut dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah, sehingga KPK mendorong seluruh Kepala Daerah di Sulawesi Selatan untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional.

Fokus utama kerjasama dengan Bank Sulselbar adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui implementasi aplikasi online sebagai alat perekaman pajak daerah yang akan dipasang pada Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir.

Melalui aplikasi tersebut diharapkan pajak daerah dapat dipantau secara real time dan dapat digunakan sebagai alat rekam untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak.

Adapun fokus kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional adalah Sertifikasi Tanah Pemerintah, Koneksi host to host untuk PBB dan BPHTB, Penggunaan Data Bersama Zonasi Nilai Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap.

Untuk diketahui, tujuan sertifikasi tanah seperti yang tercantum pada poin 1 adalah untuk mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah (terutama tanah). Dalam konteks pengamanan aset daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/ kota.

Point kedua sampai dengan ketiga merupakan langkah untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah, terutama di kabupaten/ kota.

Bupati Takalar, Syamsari Kitta berharap melalui MoU tersebut, pendapatan asli daerah Takalar dapat lebih meningkat serta dapat memperjelas kepemilikan Pemkab Takalar terhadap aset-aset daerah yang belum jelas kepemilikannya.

“Kita berharap kepemilikan Pemda atas aset-asetnya menjadi jelas karena masih banyak aset pemkab yang belum jelas kepemilikannya,” kata Syamsari Kitta.

Selain itu, Bupati Takalar juga menambahkan, kita berharap PAD lebih meningkat karena dengan jelasnya aset Pemkab maka dapat digunakan untuk tujuan yg lebih produktif. Serta, seluruh perolehan PAD dari seluruh lahan di Takalar akan lebih baik dengan keterlibatan lebih aktif dari PT Bank Sulselbar.

“Harapan kita PAD lebih meningkatkan, karena dengan jelasnya aset yang dapat kita gunakan untuk tujuan yang produktif,” jelasnya.

Pajak dan retribusi daerah, Syamsari menambahkan, juga diharapkan meningkat dengan sistem yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar sebagai mitra dari Pemerintah Daerah.

“KPK akan membantu maksimal Pemkab untuk memperjelas aset Pemkab yang masih mengambang atau dikuasai oleh pihak lain,” urai Syamsari Kitta. (***)

 

 

Penulis : Tejho
Editor    : Rafa