Dugaan Penyelewengan Penyaluran Bansos BPNT di Gowa, PKH : Polisi Sepertinya Keliru

LIPUTAN8.COM, Makassar – Polres Gowa dituding keliru dalam penanganan perkara pengungkapan kasus penyelewengan penyaluran bantuan sosial (Bansos) berupa Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gowa.

Tudingan itu diungkapkan langsung oleh Amiruddin Rewa sebagai Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gowa.

Amiruddin menjelaskan, sebelumnya Polres Gowa mengklaim bahwa telah berhasil mengungkap seorang pendamping progran keluarga harapan (PKH) di Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga yang bernama Yulianti Abdullah diduga telah melakukan penyelewengan Bansos.

Yulianti diduga melakukan persekongkolan dengan suaminya bernama Kamran, dalam hal pengadaan beras dan telur kepada 50 Keluarga Penerima Manfaaf (KPM) di desa tersebut. Sehingga, ia pun harus menjalani pemeriksaan di Mapolres Gowa dan beras disita untuk dijadikan barang bukti.

Ia mengungkapkan, penyaluran Bansos tersebut sudah sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).

“Penyaluran Bansos di Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan aturan dan pedoman BPNT, ” jelas Amiruddin kepada awak media, Selasa (5/3/2019).

“Di Gowa ada dua bansos, yakni PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai. Dari bantuan ini, teman-teman sudah bekerja sesuai prosedur, tidak ada keluar dari aturan yang ditetapkan oleh pedoman petunjuk teknis penyaluran, bantuan pangan non tunai 2018,” jelas Amiruddin.

Dia membeberkan bahwa jumlah KPM bantuan pangan non tunai sebanyak 23 ribu orang. Mereka tersebar di 18 Kecematan, yang terdiri dari 78 orang pendamping. Para pendamping ini yang bekerja secara ikhlas dan berjuang penuh kemanusiaan tanpa ada pungutan.

Meski telah bekerja secara ikhlas, lanjut Amiruddin, ternyata Polres Gowa menduga terjadi penyelewengan bansos. Parahnya lagi, dugaan itu ada tiga yakni pihak keluarga pendamping yang dijadikan agen, beras yang dipakai serta jumlah bantuan yang diberikan kepada KPM.

“Dari pihak kepolisian, mungkin belum menyimak betul isi dari pedoman dan petunjuk teknis penyaluran bantuan pangan non tunai. Sehingga, ia agen itu bukan agen, padahal kami sudah cek dan agen itu terdaftar. Kemudian, terkait beras dan jumlah bantuan. Intinya barang itu seharga Rp 110 Ribu,” terangnya.

Sementara itu, Pengacara pendamping, Andi Raja Nasution menerangkan, pihaknya sedang tunggu sejauh mana perkembangan penyelidikannya. Kalau pada proses penyelidikan itu tidak ditemukan adanya perbuatan suatu pidana terkait dengan hal-hal yang disangkakan kepada pendamping itu, maka akan ajukan perbuatan melawan hukum.

Karena dianggap, penegak hukum telah berbuat sewenang-wenang kepada masyarakat, dalam hal ini para pendamping PKH di Kabupaten Gowa. Seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga PKH, itu sudah sesuai dengan petunjik teknis.Jadi ada petunjuk teknis, dari Kementerian Sosial RI terkait Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun berdasarkan Peraturan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No: 06/4/PER/HK.01/08/2018.

“Terkait penangananya di Polres Gowa, kami melihat penegak hukum itu hanya mencari keselahan masyarakat. Karena semua yang dilakukan pendamping, itu sesuai Juknis, ” terang dia.

Sebelumnya, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga meminta agar warga yang mengetahui informasi tentang adanya dugaan penyelewengan bantuan sosial ini agar segera menghubungi posko Satgas Bansos Polres Gowa.

“Bisa via ponsel di 085342222874 atau di facebook Bansos Gowa dan Istagram @atgasbansosgowa,” kata Shinto, sembari mengatakan, akan memerintahkan personelnya mengusut tuntas tindakan kriminal yang tergolong dalam kejahatan kemanusiaan ini.

Menanggapi hal itu, kata Amiruddin, pasca salah seorang pendamping yang diperiksa terkait kasus tersebut, kini tak kunjung ada perkembangan. Bahkan, barang bukti berupa beras yang sempat disita kini telah dikembalikan.

“Sampai saat ini, masalah itu sudah selesai, dan tidak ada korbannya maupun pelakunya sehingga kita anggap kasus ini keliru,” urai Amiruddin.

 

 

Penulis : Tejho
Editor    : Andi Afdal