Kadis PMD Takalar Bantah Dugaan Adanya Program Yang Dipaksakan

LIPUTAN8.COM, TAKALAR – Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Takalar terus didalami Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel. Saat ini tim penyidik masih terus memeriksa sejumlah kepala desa untuk membongkar dugaan penyalahgunaan dana desa.

Terkait kasus tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Takalar, Andi Guntur Hakim membantah dugaan adanya beberapa program yang dipaksakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar.

Dugaan penyelewengan dana desa diadukan oleh LSM ke Polda Sulsel. Dimana diduga ada program yang harus dimasukkan untuk keperluan dana desa dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Dimana diduga penyelewengan dana desa dilakukan oleh oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

“Kalau masalah program tersebut yang diadukan, kami tidak tahu,” ungkap Andi Guntur Hakim, Senin (17/9/2018) .

Guntur juga mengaku bingung terkait dugaan adanya penyelewengan dana yang menyebutkan adanya program-program yang dipaksakan kepada kepala desa di kabupaten Takalar. Selain itu, Andi Guntur Hakim juga menyebutkan telah melakukan pemeriksaan internal di dinas yang dibawahinya terkait informasi yang sebelumnya beredar bahwa ada oknum dinas yang diduga melakukan penyelewengan.

“Kalau masalah program tersebut yang diadukan, kami tidak tahu.Namun yang jelas kami ( DPMD) siap membantu polisi demi tegaknya hukum guna mengungkap kasus ini,” jelas Andi Guntur Hakim.

Sementara itu, Kasubdit Tipikor Polda Sulsel Kompol Yudha Wirajati mengatakan kasus tersebut masih terus berlanjut. Namun ia tidak menjelaskan perkembangan kasusnya dengan alasan sementara berada di luar kota Makassar.

“Masih progres. Saya masih di Jakarta,” singkat Yudha.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan dalam kasus ini diduga ada program yang tak semestinya dilakukan.

Dimana oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diduga memaksa para Kepala Desa untuk memasukkan program-program dalam penggunaan Dana Desa. Pasca menerima aduan tersebut, pihak Dirkrimsus Polda langsung berkordinaai dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Koordinasi tersebut dimaksudkan agar pihak APIP mengetahui persoalan tersebut. Namun saat ditanya program yang dimaksud Yudhiawan mengarahkan ke Kasubdit Tipikor.

Ditanya soal program yang dimaksudkan dalam kasus tersebut, Yudhiawan menyebutkan belum ada info dari penyidik karena masih dalam lidik.

“Saya sudah suruh langsung infokan via kasubdit III ke kabid humas detailnya. Untuk programnya belum ada info dari penyidik karena masih lidik,” ungkap Yudhiawan Wibisono saat dikonfirmasi, Senin (17/9/2018) sore .

 

 

Penulis : Tejho
Editor : Andi Afdal