Jelang Deklarasi #2019 GantiPresiden, Panitia : Surat Penyampaian Sudah Kita Layangkan

LIPUTAN8.COM, Makassar – Rencana pelaksanaan deklarasi #2019 GantiPresiden ganti presiden 2019 yang akan dilaksanakan monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, pada hari Ahad (12/8/2018) nanti, masih menjadi polemik.

Dari pihak penyelenggara menyebut telah berkunjung ke Mapolrestabes Makassar berkaitan dengan kegiatan deklarasi tersebut.

“Jadi memang kita bukan mengajukan surat izin kepada pihak kepolisian, hanya surat penyampaian kalau kita akan melakukan aksi kan, nah itu sudah diterima oleh Polrestabes,” kata Ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan, Ustadz Mukhtar Daeng Lau, Rabu (8/8/2018) malam.

Muhtar Daeng Lau yang juga ketua panitia pelaksana menambahkan, dari hasil pertemuan di Polrestabes Makassar tersebut, panitia pelaksana deklarasi #2019 GantiPresiden diminta untuk memasukkan surat pemberitahuan kepada pihak lain.

“Tapi kita diminta agar juga memberikan atau memasukkan surat pemberitahuan ke Rumah Sakit Plamonia. Karena lokasi kegiatan kan di sampingnya Plamonia, di Monumen Mandala. Nah menurut pihak Polrestabes Makassar, kadang RS Plamonia itu komplain kalau ada aksi dan tidak ada pemberitahuan ke mereka.Selain itu kata Muhtar Daeng Lau pihaknya juga diminta memberikan surat pemberitahuan ke Kapolda Sulsel,” tambahnya.

Ia juga mengatakan yang disampaikan ke pihak Polrestabes Makassar hanya pemberitahuan kegiatan. Dimana hal tersebut dianggap cukup untuk melakukan deklarasi yang rencana dihadiri oleh ribuan orang tersebut.

“Jadi bukan ijin, tapi pemberitahuan, kalau sudah ada pemberitahuan Polisi pasti akan mempertimbangkan juga kan. Secara tidak langsungnya, ini ibaratnya kita hanya meminta permisi, sudah selesai. Tidak perlu ada izin, cukup pemberitahuan. Apalagi ini aksi yang dipelopori oleh masyarakat,” sambungnya lagi.

Sementara itu Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan pihaknya hanya menerima surat pemberitahuan tanpa disertai syarat lainnya.

Irwan Anwar juga menyebutkan menyampaikan pendapat merupakan hal yang diatur dalam undang undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemerdekaan Menyampaikan pendapat diatur dalam UU tapi ada syarat-syaratnya. Antara lain, dilaksanakan diluar waktu libur misal hari nasional, minggu dll. Juga harus ada ijin dari pemilik lokasi,” ungkap Irwan.

 

Penulis : Tejho
Editor : Andi Afdal