Data C 1 Plano Beda dengan Data yang Terinput di KPU, Ada Apa?

LIPUTAN8.COM, MAKASSAR — Proses pemilihan kepala daerah di Makassar terancam gagal. Beberapa foto indikasi kecurangan beredar luas di Medsos yang menunjukkan adanya perbedaan data rekapitulasi suara yang terdapat di form C1 Plano dengan hasil input yang masuk di KPU.

Salah satu contoh terjadi pada C1 Plano TPS 6, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate. Dari sejumlah foto C1 Plano yang beredar, perolehan suara Paslon tunggal di tempat itu 94 suara. Sementara kolom kosong meraih 138 suara.

Namun hal berebeda terjadi, seperti terlihat dari foto data input KPU yang diperoleh di situs resminya https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/sulawesi_selatan/kota_makassar/tamalate/bonto_duri/tps_6, terlihat perubahan yang sangat signifikan. Foto tersebut menunjukkan Paslon tunggal Munafri Arifuddin-A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (Appi-Cicu) justru menang telak dengan torehan suara 231 dan kolom kosong 1 suara.

Hal tersebut direspon tokoh masyarakat Bontoala dan menyampaikan sikap apatisnya terhadap sikap penyelenggara Pilkada di Makassar.

“Saya sudah menduga dari awal, beberapa kerabat dekat dan warga lainnya juga sudah saya sampaikan agar lebih waspada dan mengantisipasi hal ini,” ucap salah seorang tokoh masyarakat di Bontoala, Saripuddin, Jumat (29/6).

Tidak hanya itu, di Kelurahan La’latang, Kecamatan Tallo juga terdapat hal serupa. Pada foto C1 Plano yang diambil dari TPS 4 juga mengalami perubahan. Data yang menempatkan Paslon Appi-Cicu memperoleh 71 suara dan Kolom Kosong 132 suara berbeda dengan data input KPU. Data yang terinput berubah menjadi, Appi-Cicu 57 suara dan kolom kosong 75 suara, meski masih menang kolom kosong.

Begitu halnya di TPS 5, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate. Foto C1 Plano terlihat Appi-Cicu meraih 90 suara dan kolom kosong 269 suara. Di KPU terinput Appi-Cicu mendapatkan 158 dukungan dan kolom kosong 179.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Makassar Syarif Amir belum memberi respon atas kejadian ini. Insan media saat ini masih sulit mengonfirmasi langsung Ketua KPU Makassar yang diketahui juga pernah bekerja di salah satu perusahaan media milik Calon Wali Kota Munafri Arifuddin ini.

Warga lainnya Zahir El Idris yang juga berdomisili di Bontoala menyayangkan hal ini. Menurutnya, perlu ada sanksi tegas atas dugaan ketidak becusan pihak penyelenggara atas kejadian perubahan data tersebut.

“Perlu ditindaki ini, tidak boleh dibiarkan. Ini adalah bentuk penzoliman terhadap aspirasi masyarakat. Jangan kesannya terjadi pembiaran. Apa sanksinya? Siapa yang bertanggung jawab? Itu harus tegas,” kesalnya. (**)