Sidang Kode Etik Tentukan Nasib 15 Camat Nonaktif

LIPUTAN8.COM, MAKASSAR — Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengatakan, penonaktifan camat adalah kewenangan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Alasannya, demi menjaga stabilitas pemerintahan di Makassar.

“Ini adalah diskresi,” kata Soni kepada wartawan di Baruga Karaeng Patingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin 11 Juni 2018.

Menurut Soni, rekomendasi sementara tim yang dibentuk Pemprov Sulsel, kesalahan Wali Kota Makassar hanya pada kebijakan mencopot tanpa ada pemeriksaan sebelumnya oleh dewan etik ASN.

“Jadi ini hanya persoalan administrasi. Tidak ada urusan dengan pidana. Sebagai pembina kami wajib memberikan teguran tertulis. Ini bukan persoalan benar atau salah,” kata Soni.

Terkait nasib camat yang dinonaktifkan, kata Soni, akan dibentuk tim untuk segera memeriksa camat lewat sidang kode etik. Bisa dilakukan oleh pemerintah kota makassar atau Pemprov Sulsel.

“Kalau terbukti camat bersalah pasti akan dijatuhi sanksi,” katanya.

Soni tidak menyebutkan berapa lama proses sidang terhadap camat akan digelar. Tapi sampai ada sidang  kode etik, para camat tetap dengan posisi saat ini.

“Nanti sidang yang putuskan apakah bisa dikembalikan atau tidak jabatannya. (**)