KPU Makassar Plenokan Kertas Surat Suara, Panwaslu: Itu Tidak Sah!

LIPUTAN8.COM, MAKASSAR — Pasangan Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) mencabut undian tata letak di kertas suara, untuk menentukkan posisi gambar Appi-Cicu sebelum kertas suara dicetak  di Kantor KPU Makassar, Senin (28/5/2018) malam.

Namun dalam pencabutan ini tidak dihadiri oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Makassar.

Saat dikonfirmasi terkait ketidak hadiran Panwas Kota Makassar di rapat pleno tersebut, Komisioner KPU, Abdullah Manshur melalu via whatsapp mengatakan, jika dalam kegiatan tersebut pihak KPU telah mengundang pihak Panwas namun tidak hadir.

“Iya, kami juga sudah mengundang pihak Panwas tapi tidak hadir, namun pihak Panwascam Manggala hadir menyaksikan, namun tidak bertanda tangan, ” kata Abdullah Manshur, senin malam (28/5/18).

Ditempat terpisah, Humas Panwaslu Kota Makassar, Moh. Maulana mengakui jika pihaknya telah menerima undangan.

“Kami dapat juga undangan tadi, tapi kami tidak hadiri, ” kata Maulana.

Terkait ketidak hadirannya, Maulana dengan tegas mengatakan, bahwa ketidak hadiran Panwaslu bukan berarti tidak mengetahui kegiatan tesebut, namun Panwas bekerja berdasarkan hukum.

“Kami jelas, ketidak hadiran kami, itu dikarenakan Panwas bekerja berdasarkan hukum, jadi kami tidak hadiri rapat pleno tersebut, ” terang Maulana, saat dikonfirmasi.

Mengenai tidak ada cap atau tanda tangan di rapat pleno tersebut, kembali Maulana dengan singkat menjawab, bahwa soal tidak adanya tanda tangan Panwas pada rapat pleno, menurutnya Panwas tidak mau tahu soal tanda tangan.

“Soal tidak adanya tanda tangan Panwas, menurut kami, KPU hingga sekarang tidak punya dasar hukum laksanakan Pilwalkot pasca penolakan hasil putusan Panwas, dan tentunya panwas tidak sejalan dengan pola yang tidak berdasar hukum, maka sudah pasti menjadi tanggung jawab KPU sendiri,” ujarnya.

saat ditanya soal sah tidaknya surat suara yang dicetak oleh KPU Makassar, Maulana dengan singkat menjawab surat suara tersebut tersebut tidak sah secara konstitusional. “Tentu dong,” ungkapnya

Lebih jauh, Maulana mengatakan penetapan paslon yang dilakukan KPU Tidak berdasar.

“Posisinya kamikan jelas, apa dasarnya itu barang, tentu tidak berdasar, apa adasarnya penetapan paslon itu, dasarnya apa?, kan sudah batal, dan Sejauh ini KPU Makassar tetap memilih melaksanakan tampa dasar hukum,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dari hasil pengundian specimen kertas suara tersebut, paslon Appi – Cicu berada pada posisi letak kolom disebelah kanan, sementara letak kolom kosong ada disebelah kiri. (**)