Dugaan Pungli Sim, Mahasiswa Desak Plt.Kasat Lantas Polrestabes Makassar Dicopot

LIPUTAN8.COM, Makassar – Sejumlah Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Bosowa menggelar aksi unjukrasa di Mapolrestabes Makassar, jalan Ahmad Yani, Makassar ,Selasa (22/5/2018) .

Aksi yang digelar adalah karena  maraknya dugaan pungutan liar (Pungli) dan adanya Calo di pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (Sim) di Polrestabes Makassar.

Aksi kader HMI Koordinator Komisariat Universitas Bosowa di depan Polrestabes Makassar jalan Ahmad Yani Kota Makassar, Selasa (22/5/2018).

“Maraknya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Polrestabes Makassar dalam penerbitan Sim yang sangat meresahkan masyarakat,” kata Wira yang juga koordinator aksi.

Wira menambahkan, sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini pelayanan publik di Indonesia secara umum masih kuran baik, berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat.

Bahkan, berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayanan public (public servant) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi. Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat public, yakni pungutan liar (pungli).

“Praktik ilegal ini dengan mudah dijumpai, bukan hanya warga biasa yang terlibat di dalamnya, beberapa oknum polisi, bahkan terang-terangan menawarkan kesiapan untuk mengurus SIM dengan waktu yang relatif singkat dan mudah, tetapi memiliki syarat,” jelas Wira.

Kapolrestabes Makassar kata Wira, mesti mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan Satlantas Polrestabes Makassar .

“Mendesak kepada Kapolrestabes Makassar untuk mencopot Plt. Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Jika  tuntuan kami tidak diindahkan  maka kami akan meneruskan kasus ini hingga ke Mabes Polri dengan beberapa bukti-bukti yang kami miliki” tegas Wira yang juga Ketua Bidang PTKP HMI Korkom UNIBOS .

Senada, Ketua Umum Korkom HMI UNIBOS ,Rahmat Hidayat, dalam orasinya menyampaikan bahwa apa yg terjadi di Polrestabes Makassar terkait pelayanan SIM ini bukan masalah baru tetapi masalah yang kemudian sudah mengakar di tubuh Polri terkhusus di wilayah Kota Makassar terkait pungli yang didua dilakukan oleh oknum kepolisian beserta oknum calo dengan sistem bagi hasil.

Seperti pelaksanaan tes kesehatan dan tes psikologi yang  dilakukan oleh pihak ke tiga atau mitra dari pihak oknum polisi ini sudah menyalahi aturan Perkap No. 9 Tahun 2012 tentang  pelayanan surat izin mengemudi dalam hal ini proses pelaksanaan tes kesehatan dan tes psikologi yang tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi subtansi tes kesehatan dan tes psikologi itu sendiri.

“Kami berharap bahwa apa yang  menjadi kritikan dari kami menjadi sebuah alasan untuk berbenah diri di internal Kepolisian Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat,” pungkas Rahmat Hidayat . (Bur)