Bentengi Kepentingan Lokal Penyiaran dengan Perda

LIPUTAN8.COM — Migrasi TV analog ke digitalisasi menjadi perbincangan hangat di kalangan penggiat tv, praktisi hingga anggota dewan.

Itu tercermin dalam diskusi publik yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel bekerjasama dengan DPRD Sulsel di warkop Dottoro, di kawasan Boulevard, Panakkukang Makassar, Kamis (3/5/2018) malam.

Alotnya pembahasan tentang era digitalisasi penyiaran tersebut karena ada banyak dampak yang ditimbulkan khusus di daerah, khususnya mengenai kepentingan penyiaran lokal.

Bukan hanya menghadapi era digitalisasi tetapi daerah juga harus perlu ada persiapan khusus bagi pemerintah untuk menghadapi hal itu.

Seperti, pembentukan peraturan daerah, pergub dan sebagainya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yusran Sofyan mengaku diskusi ini menjadi tantangan tersendiri bagi legislatif khususnya bagaimana melindungi atau membentengi kepentingan lokal di era digitalisasi penyiaran melalui pembentukan perda dan sebagainya.

Untuk itu, Yusra mengaku hal ini akan menjadi perhatiannya bersama dengan anggota dewan lainnya di provinsi untuk mendorong pembentukan perda.

“Ini harus kita dorong terus dengan membentuk terlebih dahulu undang-undangnya kemudian melahirkan perda atau pergub demi menghadapi era digitalisasi,” terang Yusran yang juga politisi dari Partai Gerindra.

Adapun hal lain yang harus dilakukan adalah mempertahankan agar konten lokal tetap terakomodir.

“Produk lokal harus dimuat di tv digital dan kearifan lokal. Termasuk edukasi terkait pemanfatan. Vilteralisasi siaran yang tidak bermanfaat. Ini juga harus dilakukan jika era digitalisasi itu sudah diterapkan,” pungkasnya.

Setali tiga uang, Ketua Baleg DPRD Sulsel, Usman Lonta juga mengapresiasi atas lahirnya pembentukan perda untuk menghadapi era digitalisasi penyiaran di daerah.

Hanya saja yang menjadi kendala sebelum pembentukan perda adalah payung hukum yakni harus ada undang-undang yang dibentuk terlebih dulu.

“Kami juga agak sulit langsung membentuk perda jika tidak ada undang-undangnya karena tidak bisa serta merta langsung dibentuk,” kata Usman Lonta.

Hanya saja, politisi PAN Sulsel ini bersyukur karena masyarakat atau ada lembaga yang mengusulkan terkait pembentukan perda.

“Ini perlu menjadi perhatian bersama bagi teman-teman di dewan. Dan tentu hal ini perlu kita perjuangkan bersama demi melindungi kepentingan lokal di era digitalisasi penyiaran,” terangnya.

Adapun Haidar Majid yang juga anggota Komisi A DPRD Sulsel ini mengaku memiliki kesamaan persepsi tentang era digitalisasi.

Namun yang menjadi kendala utamanya adalah ada konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat.

“Pertama, harus membeli satle box dan TV baru jika masyarakat ingin menonton siaran,” kata Haidar.

Olehnya itu, langkah preventif yang harus dilakukan kedepan adalah segera membentuk regulasi atau semacam perda yang bisa bisa bermanfaat bagi masyarakat Sulsel kedepannya. (**)