Bupati Tana Toraja: Program Kementan Tak Ada Kaitan dengan Pilkada

LIPUTAN8.COM — Terkait adanya pemberitaan yang mengaitkan antara program “Bekerja: Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera” Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Pilkada Sulsel karena dianggap mempergunakan anggaran negara untuk mengampanyekan salah satu kandidat Pilgub Sulsel, Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae angkat bicara.

Menurut Bupati Tana Toraja, adanya dugaan seperti itu sama sekali tak punya dasar dan merupakan informasi yang sangat menyesatkan.

“Pertama, kamilah (Pemkab Tana Toraja) yang mengundang beliau (Mentan) berkunjung ke Tana Toraja dan membawa program bedah kemiskinan dan rakyat sejahtera karena program ini sangat selaras dengan program pemkab yakni “jangan ada lagi rakyat miskin, jangan ada lagi rakyat lapar”. Jadi tak ada kaitan sama sekali dengan pilkada”, tegasnya, Kamis (26/4/2018)

Bupati Nico menambahkan, masyarakat Tana Toraja justru sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertanian atas upayanya membantu rakyat Tana Toraja.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Mentan. Makanya kami sambut beliau dengan upacara adat penghormatan yang besar. Kami salut dengan segala upaya beliau untuk mengangkat harkat dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Apalagi, kata bupati, Menteri Amran sepakat ingin menjadikan Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Kopi. “Ini langkah terobosan yang sangat kami hargai. Tak ada urusannya dengan pilkada,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan politik, Muh. Saifullah menilai pemberitaan semacam ini merupakan upaya menyesatan dan penggiringan opini publik semata.

Menurut Saifullah, dirinya telah mempelajari persoalan tersebut dan sama sekali tidak menemukan kaitan antara program Kementan yang berskala nasional dan Pilgub di Sulsel.

“Ini hanya penggiringan opini serta adanya upaya penyesatan informasi ke publik. Setahu saya tak ada kaitan antara program Kementan dengan Pilgub Sulsel,” ujar peneliti dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) ini.

Program Kementan yang diberi nama ‘Bekerja: Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera” ini, kata Saifullah, merupakan program nasional yang diimplementasikan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbasis pertanian. Jadi tak ada hubungannya dengan Pilkada.

Saifullah menambahkan, munculnya isu seperti ini karena program ini bertepatan dengan Pilgub Sulsel. Padahal program ini disusun oleh Kementan dengan pertimbangan masa waktu tanam. Jadi asumsi dikaitkan degan Pilkada ini tidak nyambung.

“Bantuan bibit hortikultura misalnya, ini dilakukan terkait masa tanam petani karena stok bibit yang ada harus disalurkan. Kalau tidak akan busuk dan justru itu merugikan negara dan petani,” tandasnya.

Terkait kebijakan publik, apalagi itu dalam kerangka bantuan, kata Saifulah, apa bila banyak pihak yang keberatan, maka bantuan itu bisa saja ditarik kembali oleh Kementan.

“Tapi apa rakyat tidak marah.? Pasti marah. Koq membantu kesejahteraan dan mengangkat masyarakat miskin di pedesaan dihalang-halangi dengan alasan pilkada”, pungkasnya. (**)