Ahli Hukum Tata Negara: Ada Kesesatan Hukum Pilkada Makassar

LIPUTAN8.COM, JAKARTA — Menyikapi keputusan Mahkama Agung (MA) pada sengketa pilkada Kota Makassar, yang menolak kasasi KPU, Ahli hukum tata negara melihat ada aspek ketidak adilan yang menonjol pada proses sengketa Pilkada Makassar.

“Saya melihat ada aspek ketidak adilan yang menonjol, salah satu kesesatannya adalah beliau tidak diberi ruang untuk membela diri, padahal kita tahu seharusnya beliau diberi hak intervensi, padahal konsekwensi putusan PTTUN itu beliau dicoret dari KPU, nah KPU sendirikan tidak menanggung konsekwensi apa apa yah, yang langsung rugi secara materil ” papar Dr Refly Harun saat memberikan tanggapan di Talkshow Live, “Menjegal calon kuat dalam pilkada” di salah satu TV Nasional, Kamis (26/04).

Terkait dengan langkah hukum yang akan ditempuh Danny, Refly menguraikan langkah hukum yang bisa ditempuh.

“Putusan yang didasarkan putusan pengadilan itu keputusan itu tidak boleh digugat, tetapi ketika kita menemukan tidak keadilan yang nyata saya rasa tidak ada haram hukumnya untuk menggugat kembali karena hukum itu tidak hanya hukum tapi juga keadilan,” jelas mantan staf ahli mahkamah konstitusi ini.

Adapun skenario lainnya, menurut Refly akan mempermasalahkan pasal yang menjerat pasangan Danny-Indira, Mahkamah Konstitusi (MK).

“Adapun skenario ketiga walaupun kita akan berdebat disana, mempermasalahkan pasal yang menjerat beliau (Danny-Indira red-) ke Mahkamah Konstitusi dalam hal ini misalnya enam bulan sebelum penetapan dilarang ini, dilarang itu diuji dengan tugas beliau sebagai kepala daerah,” jelas Refly. (**)