Kepala BPN Makassar Segera Tuntaskan PTSL di Kecamatan Manggala

LIPUTAN8.COM, MAKASSAR — Kota Makassar mendapat jatah pensertifikatan tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan cara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2018 ini mencapai 2.000 bidang.

Kepala BPN Kota Makassar, Andi Bakti mengatakan mengatakan PTSL sebagai pengganti Proyek Operasi Nasional Agraria Daerah (Pronada) dan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) merupakan bagian program yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Sementara, Kota Makassar pada tahun 2018 mendapatkan jatah sebanyak 2.000 bidang tanah yang terdiri di empat kelurahan di Kecamatan Manggala, yakni Kelurahan Manggala, Bangkala, Biringromang dan Tamangapa.

“Insya Allah kita akan selesaikan secepat mungkin. Yah 6 bulan kedepan sudah tuntas,” kata Andi Bakti saat ditemui di kantornya, Jl AP Pettarani, Rabu (4/4) siang.

Target penuntasan 2.000 bidang tanah untuk PTSL ini dikatakan jauh lebih cepat dari target nasional yakni per November 2018.

“Juli kita target selesaikan (PTSL). Karena masih banyak juga tugas yang harus diselesaikan (diluar PTSL), seperti tugas rutinitas, tunggakan dan permasalahan tanah juga menjadi tugas BPN kedepan,” ucap Kepala BPN yang baru dilantik Maret 2018 ini.

Menurut Andi Bakti, 2.000 bidang tanah masih dalam tahap Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis) kepada sejumlah pemilik tanah untuk kepengurusan berkas yang akan diterbitkan sertifikatnya.

“Sejauh ini, kurang lebih 1.000 bidang tanah itu sudah kita kumpulkan Puldadisnya yang telah ditetapkan lokasinya. Mudah-mudahan prosesnya lancar,” ujarnya.

Proses pengukuran atau Pengumpulan Data Fisik (Puldasik), kata Mantan Kepala BPN Karawang itu menyatakan progres sudah dalam pengerjaan pihak BPN.

Andi Bakti menegaskan program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN, sehingga tidak ada pungutan sepeserpun. “Semua sudah dianggarkan melalui APBN jadi saya berharap masyarakat dibawah jangan ada yang membayar ke pihak BPN,” tegasnya.

Program PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejateraan masyarakat. (**)