Nasabah Bank Panin, Sebut OJK Abaikan Tugas

49

LIPUTAN8.COM, Makassar – Mudrika Mawar Sari dan Kusnadi, salah satu nasabah di Bank Panin Makassar harus mengelus dada. Hasil pengaduan di OJK Kantor Regional  6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) terhadap PT PAN Indonesia Bank, Tbk (Bank Panin) terkait penyelesaian kewajiban melalui lelang agunan dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Kusnadi yang didampingi oleh Andi Amin dari LSM Basmi mengadukan sengketa aset dengan nasabah Bank Panin Tbk Makassar. Dalam jawaban aduan tersebut pihak OJK Sulampua tak mampu menindak lanjuti aduan nasabah terhadap masalah perbankan.

Dalam surat balasan OJK Sulampua yang ditandatangani oleh Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan kemitraan pemerintah daerah, OJK Sulampua, Ahmad Murad.

Dasar surat OJK yang bernomor : SR-66/KR.0602/2018 berbunyi, berkenaan dengan ketentuan Peraturan OJK. Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pasal 41 huruf (a) yang mengatur bahwa pengaduan yang dapat difasilitasi OJK adalah sengketa atas kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menanggapi surat balasan tersebut Kusnadi menyebut OJK melalaikan pasal yang lainnya yang semestinya pihak OJK lakukan.

“Pihak OJK hanya mengacu 1 pasal saja yaitu pasal 41 dan tidak melaksanakan pasal 42, tentang pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan OJK sebagaimana dimaksud pada pasal 42, merupakan upaya mempertemukan konsumen dan pelaku jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh penyelesaian permasalahan,” ungkap Kusnadi Jumat 9/2/2018 malam.

Dengan keputusan Kusnadi menyebut OJK Sulampua hanya mendengar keterangan sepihak dari Bank Panin yang mana menurutnya lelang terjadi akibat kelalaian nasabah melakukan tunggakan pembayaran. Kusnadi mengakui pernah mendapatkan Sp akibat keterlambatan pembayaran akan tetapi berselang keluarnya Surat Peringatan (SP) ia kemudian melakukan pelunasan.

“Berarti pelunasan tunggakan tersebut tidak pernah terhitung masuk dalam kas Bank Panin lalu kemana dana pelunasan yang kami bayarkan. Apakah hal tersebut tidak masuk kategori penggelapan,” tambahnya.

Sementara itu, Andi Amin sari LSM Basmi yang juga pengacara Kusnadi mengatakan jika yang dapat ditindak oleh OJK Sulampua hanya paling banyak sebesar Rp500.000.000. Ia menyebut dasar tersebut akan jadi ruang pagi para mafia perbankan untuk bebas melakukan praktik penipuan dan penggelapan atas nasabah lain.

“Bukan main jika setiap masalah perbankan para mafia bebas berlenggang diluar sana tanpa proses hukum jika aturan OJK hanya memfasilitasi nasabah yang punya masalah 500 juta kebawah” ungkap Amin. (Bur)