Partai Pendukung Antar Appi – Cicu ke KPU, PKS Makassar Justru Layangkan Penolakan

LIPUTAN8.COM, Makassar -– Setelah DPW PKS mengalihkan dukungannya ke pasangan Appi – Cicu, kader DPD PKS Makassar melakukan penolakan penandatanganan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum DPW PKS Sulsel, Mallarangang Tutu dan penolakan kepada pasangan Appi – Cicu, Rabu (10/1/18).

Diketahui hari ini, Rabu 10 Januari 2018 pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rahmatika Dewi mendaftar resmi di KPU Makassar, jalan Poros Perumnas Antang Manggala sebagai calon peserta pilwali jalur parpol.

*TANDATANGAN DUKUNGAN MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA KETUA UMUM DPW PKS SUL-SEL (BPK. MALARANGAN TUTU) DAN MENOLAK KEPUTUSAN DPP PKS ATAS DUKUNGAN TERHADAP PASANGAN MUNAFRI ARIFUDDIN & DRG.ANDI RACHMATIKA DEWI*

Berikut pertimbangan penolakan Kader PKS Makassar dalam rilisnya:

1. Telah terjadi inkonsistensi DPP dalam proses pengambilan keputusan Pilkada Makassar, di mana suara dari daerah yang berkepentingan langsung dengan Pilkada sama sekali tidak diperhatikan. Dengan berbagai pertimbangan, DPD PKS Kota Makassar telah mengusulkan prioritas dukungan pertama kepada pasangan Syamsu Rizal-Iqbal Djalil (DIAji), karena faktor kekaderan Iqbal Djalil, lalu prioritas kedua kepada Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), karena kerjasama dengan Ramdhan Pomanto sebagai Walikota Makassar yang telah terjalin dengan baik selama pemerintahannya, juga karena kesuskesannya dalam pemerintahan, serta elektabilitasnya yang paling tinggi, baru terakhir kepada pasangan Appi-Cicu. Tetapi dalam keputusan DPP, urutan-urutan prioritas ini sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan.

2. Keputusan DPP telah mencederai semua proses yang dilakukan dari bawah sebagai suatu sistem yang menjadi ciri khas PKS sebagai partai kader. Proses penjaringan aspirasi kader telah dilakukan melalui PEMIRA, di mana Bapak Ramdhan Pomanto mendapatkan dukungan suara tertinggi dalam PEMIRA tersebut (67%). Proses penjaringan aspirasi struktur juga telah dilakukan, di mana mayoritas DPC (11 dari 15 DPC) juga memberikan dukungan kepada Bapak Ramdhan Pomanto. Semua aspirasi ini, sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan DPP dalam memutuskan dukungan, dan malah memberikan dukungan kepada pasangan yang sama sekali asing dan tidak jelas bagi kader dan struktur PKS Kota Makassar. Lalu di mana sistem bottom-up dalam penyerapan aspirasi yang selama ini dibangga-banggakan oleh PKS?

3. Tidak ada dalam Juklak Pilkada PKS yang pernah disosialisasikan kepada struktur DPD PKS Kota Makassar yang melarang untuk mendukung pasangan kepala daerah yang maju melalui JALUR PERSEORANGAN (INDEPENDEN). Justru DPD selalu diarahkan untuk memperhatikan faktor elektabilitas sebagai gambaran daya dukung basis massa dan daya dukung operasional kandidat yang menjadi bahan pertimbangan penting dalam memilih kandidat. Dan kriteria ini jelas dimiliki oleh Bapak Ramdhan Pomanto yang telah lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU dan dapat mendaftar melalui jalur perseorangan (independen).

4. DPD PKS Kota Makassar menyampaikan MOSI TIDAK PERCAYA kepada Ketua Umum DPW PKS Sulsel, Bpk. Mallarangan Tutu, yang cenderung tertutup dan tidak banyak melibatkan DPD PKS Kota Makassar dalam pengambilan keputusan terkait Pilkada Kota Makassar. Ini terbukti dengan tidak adanya informasi keputusan TPPW dan DPTW terkait usungan Pilkada Kota Makassar yang akan diusulkan ke DPP.

BPH DPD PKS KOTA MAKASSAR

Hasan Hamido
Ketua Umum

Mudzakkir Ali Djamil
Sekretaris Umum. (Rls)