Verifikasi Data DIAmi Sering di Recoki, Panwas Segera Terbitkan Surat Edaran

LIPUTAN8.COM, Makassar — Maraknya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu tim relawan paslon Pilwalkot Makassar pada proses verifikasi faktual, membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Makassar akan mengambil langkah tegas untuk menerbitkan surat edaran tentang pelarangan melakukan pemotretan data dukungan paslon di lapangan.

“Kita akan segera berkordinasi dengan bawaslu, kalau semua laporan pelanggaran yang masuk benar adanya, maka sudah saatnya kita keluarkan surat edaran tentang kualifikasi pelanggaran dalam proses verifikasi faktual,” kata Andi Maulana, staf hukum penindakan, pelanggaran Pemilu Kota Makassar, jum’at (15/12/17)

Menurutnya, banyak pihak yang belum memahami tentang aturan verifikasi faktual, dimana proses tersebut sejatinya hanya melibatkan tiga unsur, yaitu saksi paslon, verifakator dalam hal PPS dan PPK, dan panwaslu sendiri.

“Karena itu kita akan terbitkan surat edaran, agar tidak ada lagi yang keliru di lapangan, dan subtansi tahapan harus berjalan pada koridornya, langsung bebas dan rahasia,” terangnya.

Maulana menambahkan, sungguh sangat tidak tepat bilamana ada pihak yang ngotot untuk mengetahui data B.1KWK yang dijaga kerahasiaanya, apalagi dalam proses verifikasi faktual data dukungan.

“Mengambil gambar data verifikasi faktual ataupun mengambil gambar wajah warga yang diverifikasi itu masuk dalam kategori pelanggaran berat jika oknum tersebut bukan masuk dalam jalur koordinasi, ” kata Maulana.

Sementara, kordinator tim data DIAmi, Muh Abd Haris Awie, mengatakan, simpan siurnya aturan batasan bagi tim pemantau membuat pihak pendukung di lapangan rawan bentrok.

“Kita tunggu ketegasan dari panwas, ini sudah ada terjadi gesekan baru pihak penyelenggara kebakaran jenggot. Kita sepakat aturan ditegakkan, disosialisasikan, dengan baik lewat surat edara,” kuncinya. (*)