Banner-DPRD
Pemerintahan

Mampu Tingkatkan PAD Kota Makassar, Ombudsman Dukung Smart Parking

logo-ombudsman-726x416

LIPUTAN8.COM, Makassar – Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menyatakan dukungan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengembangkan inovasi penataan sistem perparkiran melalui Smart Parking atau parkir online.

Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer menyatakan upaya tersebut dianggap mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar.

Akan tetapi dia berharap penerapan sistem ini tidak hanya diberlakukan dibeberapa titik saja. Melainkan merata diseluruh titik yang mencapai ribuan lokasi.

“Bagus sebetulnya untuk diberlakukan secara umum. Tapi jika hanya beberapa tempat saja itu tidak mengobati titik sakit lainnya yang mencapai ribuan, tidak berarti,” pungkas Subhan.

Disamping itu penerapan sistem ini mampu menutup kerang para oknum yang sudah puluhan tahun meraup keuntungan atau pendapatan secara illegal.

Dia menilai banyaknya potensi pendapatan belakangan ini yang tidak mampu dipertanggung jawaban. Contohnya titik parkiran di depan Hotel Clarion, Gedung IMMIM, Tokoh Agung dan pasar tradisional lainnya seperti Pasar Butung dan Terong.

Penarikan jasa parkir dibeberapa titik tersebut nilainya bervariatif. Misalnya di depan Hotel Clarion Rp 5.000 bagi kendaraan bermotor setiap unitnya. Di gedung IMMIM tarifnya mencapai Rp10.000 untuk kendaraan roda empat (mobil).

Bahkan potensi pendapatan di Tokoh Agung bisa mencapai jutaan rupiah. Informasi yang diperoleh setoran parkir ke perusahaan daerah kurang lebih Rp400 ribu setiap harinya.

“Ada yang diutungkan orang tertentu, kapan ini teratur maka orang itu kehilangan pendapatan ilegal yang dinikmati puluhan tahun. Kemana uangnya ? wajar saja mereka tidak pertanggung jawabkan karena tidak ada potongan karcisnya. Artinya ada setoran di luar, patut diduga menguntungkan oknum tertentu. Lumayan kalau agung setor 3 jutaan,” tandas Subhan, dikutip dari Sindonews.com

Olehnya itu dia menyimpulkan kebocoran pendapatan parkir ini bisa mencapai puluhan miliar setiap tahunnya. Jika smart parking ini diberlakukan secara merata maka pendapatan mampu diraih hingga Rp70 miliar setiap tahunnya.

Subhan pun menyarankan seiring dengan progres peningkatan pendapatan ini, Pemkot Makassar diharap mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh pegawai honorer lingkup SKPD.

“Ombudsman mendukung secara kelembagaan jika pelayanan publik bisa optimal. Kita tetap kawal, ombudsman buka ruang pengaduan. Jangan hanya panas didepan karena adanya issu kebocoran pendapatan. Jangan hilang lagi dikemudian hari, jangan kembali ke nol, ini potret Indonesia,” harap Subhan. (**)

To Top