Buronan Korupsi Pasar Pa’baeng-baeng Diminta Menyerahkan Diri

LIPUTAN8.COM — Tim eksekusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Kejaksaan Negeri Makassar masih terus melakukan pengejaran terhadap tervonis kasus korupsi pembangunan pasar tradisional Pa`baeng-baeng, Taufan Ansar Nur yang kini telah berstatus buronan Kejaksaan.

Dia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah sempat kabur dari vonis bersalah yang telah dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung RI beberapa waktu lalu.

Selain Taufan, hakim Mahkamah Agung juga menjatuhkan vonis bersalah dalam kasus yang sama terhadap Abdul Azis Siadjo. Bahkan sempat juga menjadi buronan Kejaksaan, namun berhasil tertangkap dan kini telah menjalani hukuman pidananya selama 4 tahun penjara denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya juga dibebankan untuk mengganti uang kerugian negara sebesar Rp1 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, mengatakan salah satu tervonis kasus korupsi pembangunan pasar Pa’baeng-baeng sudah lama menjadi buronan Kejaksaan dan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kita masih terus melacak keberadaannya, karena yang bersangkutan memang sudah lama kabur dari proses pidananya,” tegas Salahuddin, Senin (29/5/2017).

Bahkan kata Salahuddin pihaknya juga telah meminta bantuan kepada pihak Kepolisian untuk mengejar serta melacak lokasi keberadaan pelaku saat ini.

Tak hanya itu saja pihak Kejaksaan juga telah menyebar foto buronan tersebut ke berbagai tempat dan lokasi.

Tujuannya menurut Salahuddin, untuk mempersempit ruang gerak Taufan agar mudah untuk ditangkap serta ditemukan.

“Kita berharap agar yang bersangkutan, datang menyerahkan dirinya secara baik-baik. Sebelum kami mengambil sikap tegas, bila yang bersangkutan tertangkap nantinya,” tukas Salahuddin.

Salahuddin menuturkan pihaknya juga telah meminta kepada pihak petugas di pelabuhan dan bandara, agar menahan atau menginformasikan bila melihat keberadaan buronan tersebut.

Diketahui, Taufan divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dengan pidana 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Dia juga dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp 1 miliar.

Kemudian Taufan melakukan upaya banding dan dinyatakan tidak terbukti oleh hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Lalu Jaksa Penuntut Umum, juga melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Alhasil Taufan pun dinyatakan terbukti bersalah dan menguatkan putusan hakim pengadilan Tipikor Makassar.

Dimana dalam amar putusannya menyebutkan bila hakim Mahkamah Agung RI juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

Lalu Taufan kembali melakukan upaya peninjauan kembali (PK). Namun Mahkamah menolak upaya yang dilakukannya. Serta manyatakan putusan bersalah terhadap Taufan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). (fik)