200 Pemilik Lahan Diminta Kembalikan Uang Pembebasan Lahan Bandara

LIPUTAN8.COM — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terus berupaya untuk mengembalikan kerugian negara terhadap proyek pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin.

Kali ini pihak Kejati meminta kepada 200 pemilik lahan yang telah menerima ganti rugi perluasan lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin agar mengembalikan dana ganti rugi yang diterimanya.

Dari 200 orang lebih penerima ganti rugi, pembebasan lahan bandara Sultan Hasanuddin, penyidik telah memanggil empat orang penerima ganti rugi untuk disampaikan secara langsung agar segera mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh tim pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin. Karena dianggap ada kelebihan pembayaran lahan yang telah dibayarkan.

Empat orang penerima ganti rugi yang hadir memenuhi panggilan penyidik yaitu, Hj Samimma, Najma, H Said Sarrang dan Baduddin.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, mengatakan pemanggilan terhadap keempatnya bukan dalam kapasitas terperiksa.

“Mereka hanya dipanggil untuk disampaikan agar mengembalikan uang ganti rugi pembebasan lahan bandara Sultan Hasanuddin,” tegas Salahuddin, Senin (29/5).

Pengembelian tersebut diminta penyidik, lantaran pemilik tanah penerima ganti rugi dianggap telah kelebihan dalam menerima uang ganti rugi. Hingga mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp317 miliar.

Dikatakan Salahuddin, penyidik baru berhasil menyita dan mengamankan kerugian negara di kasus ini, sebesar Rp27 miliar lebih. Masih ada sekitar Rp290 miliar uang kerugian negara yang di kejar dan ingin diamankan penyidik.

Besarnya kerugian yang dialami negara dalam proyek perluasan Bandara Sultan Hasanuddin tersebut membuat penyidik harus menyita kembali uang pembebasan lahan yang dianggap kelebihan pembayaran.

“Uang kita sita dulu, nanti setelah ada perhitungan ahli dan putusan pengadilan. Baru uangnya dibayarkan sesuai dengan nilai taksasi luas lahan, penerima ganti rugi,” bebernya.

Sebab menurut dia pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah, dinilai telah kelebihan menerima uang pembayaran ganti rugi. Akibat pembayaran lahan tersebut terindikasi kemahalan.

Salahuddin berharap agar penerima ganti rugi bisa bersikap koporatif dan mau bekerjasama untuk mengembalikan uang pembebasan lahan tersebut yang dianggap tidak wajar.

Salahuddin menuturkan penyampaian ini masih dalam bentuk himbauan dalam bentuk penyampaian secara persuasif.

Sebab menurut dia, dalam dokumen penerima ganti rugi lahan ada surat pernyataan yang dibuat oleh penerima ganti rugi sendiri, terkait perjanjian pengembalian uang. Apabila ada kelebihan pembayaran atau apabila bermasalah hukum. (fik)