Eks Bupati Sinjai Tuding Sekda Tidak Beri Laporan Gaji PNS

LIPUTAN8.COM — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, menghadirkan mantan Bupati Sinjai, Rudianto Asapa, sebagai saksi dalam persidangan. Kasus dugaan korupsi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sinjai. Dengan mendudukkan terdakwa Sekertaris Daerah (Sekda) Sinjai, A. Taiyeb Mappasere.

Saat bersaksi di hadapan Majelis Hakim Tipikor Makassar, yang diketuai oleh Bonar Harianja.
Mengatakan baru mengetahui soal pembayaran gaji dan tunjangan kepada 10 pegawai yang sudah berstatus tepidana.

Saat itu kata dia, dirinya masih menjabat sebagai Bupati Sinjai. Sedangkan terdakwa saat itu menjabat sebagai Sekda Sinjai.

“Selaku Bupati saya memiliki tanggungjawab dan memiliki tuga dalam hal pemerintahan di Kabupaten Sinjai,” ujar Rudianto Asapa di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (15/5).

Dihadapan majelis Hakim, Rudianto mengaku baru mengetahui soal kasus tersebut, setelah membaca pemberitaan disejumlah media.

“Nanti setelah baca koran, baru saya tahu ada kasus seperti ini,” bebernya.
Sehingga kata Rudianto tidak bisa langsung mengambil upaya menindaklanjuti pemberhentian pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS tersebut.

Menurut dia yang mengetahui soal mekanisme dalam pengawasan, adalah merupakan tanggungjawab pimpinan SKPD, terkait kinerja PNS.
Setelah itu baru dilaporkan ke Asisten, kemudian lanjut ke Sekda. Kemudian Sekda yang nantinya melaporkannya ke Bupati sebagai pucuk pimpinan.

“Selama menjabat saya tidak pernah menerima laporan baik dari Kepala SKPD terkait, Asisten maupun Sekda,” bebernya.

Diketahui Sekda Sinjai yang dijadikan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinilai dan didakwa telah membayarkan gaji kepada 10 pegawai yang sudah berstatus tepidana.

Sekda diduga membayarkan gaji sejak tahun 2009 sampai 2016. Ke 10 PNS itu masing masing Idrus mantan kadis pendidikan, Amulawansyah dari SDM, muh Dahlan dari Sekwan.

Kemudian Ahmad Suhaemi dari Disnaker, Budiaman dari dinas Perikanan, Muh Rustam AR Sekda, tamrin , Jufri, Saenal, marsuki.

Sebelumnya, Bendahara Keuangan Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Sinjai, Hasniati dalam kesaksianya menerangkan, pembayaran gaji terhadap 10 PNS yang berstatus terpidana korupsi mengacu pada dokumen yang dimasukan setiap SKPD terkait.

“Saya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dan melaporkan ke pimpinan saya, kata Hasniati dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin langsung Bonar Harianja.

Hasniati juga mengaku tidak bisa menghentikan proses pembayaran gaji pegawai berstatus terpidana itu sebab ttidak ada pemberitahuan yang diterima.

Menurut Hasniati dari dokumen yang dimasukan masing masing SKPD disertai nama penerima gaji dijadikan acuan diterbitkanya Surat Perintah Dimulainya Pembayaran (SP2D).

“Pembayaran gajinya dibayarkan 100 persen yang mulia, berdasarkan belum adanya surat pemberhentian dan pemberhentian sementara dari SKPD yang bersangkutan,” kilahnya

Saksi mengaku bila pembayaran gaji PNS yang bermasalah hukum, semua terakhir dibayarkan gajinya pada bulan Agustus 2016. Penghentian baru dilakukan setelah nama nama yang diusulkan sudah tidak dicantumkan oleh SKPD.

“Sejak agustus gajinya sudah tidak lagi dibayarkan, setelah ada dikeluarkan surat keterangan dari SKPD ke BPKAD terkait pemberhentian pembayaran gaji,” tandasnya.(mat)
[15/5 21:07] Matho Lpt 8: Eks Camat dan Lurah Dicecar Soal Korupsi Lahan Buloa

MAKASSAR, BKM — Penyidik Kejati Sulsel, kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Camat Tallo, Andi Zainal Abidin dan mantan Lurah Buloa, Ambo Tuwo Ahmad. Terkait kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar seluas 19,999 m2 tahun 2015.

Dimana dalam kasus ini penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini yaitu, Asisten 1 Pemkot Makassar, Muh Sabri (MS) berperan selaku fasilitator. Jayanti Ramli (JR) berperan serta mengaku sebagai pemilik lahan dan Rusdin (RD) selaku penerima pembayaran sewa lahan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, mengatakan mantan Camat Tallo, Andi Zainal Abidin dan mantan Lurah Buloa, Ambo Tuwo Ahmad tersebut. Kedua dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait kasus, yang kini tengah bergulir di Kejati Sulsel.

“Keduanya dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi,” tegas Salahuddin, Senin (15/5).

Pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut kata Salahuddin, dilakukan guna melengkapi berkas perkara dan guna kepentingan penyidikan. Keterangan kedua saksi tersebut menurutnya, sangat diperlukan penyidik, terkait posisi status lahan tersebut yang telah dipersewakan.

Guna melengkapi alat bukti serta keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya.

“Hasil keterangan saksi nantinya akan dicocokkan dengan fakta dilapangan. Serta alat bukti yang telah dikantongi oleh penyidik,” tukas Salahuddin.

Salahuddin menyebutkan dalam tahap penyidikan kasus ini, penyidik telah memeriksa lebih dari 10 orang saksi. Ia juga tidak menampik bila penyidik masih terus mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.

Guna melengkapi serta menyempurnakan alat bukti yang sudah ada. Tujuannya agar berkas perkara tersebut bisa sempurna ketika dilimpahkan ke pengadilan.

“Intinya penyidik masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti serta fakta dilapangan,” tandasnya.(mat)