Ini Penjelasan Dishub Terkait Anggaran Pete-Pete Smart

LIPUTAN8.COM — Mengenai penggunaan belanja pengelolaan pengadaan Smart pete – pete percontohan, Dinas perhubungan Kota Makassar, melalaui Kepala Bidang Moda dan transportasi Dishub Kota Makassar, Andi Faisal Majid , total anggaran Rp.1.350.000.000 tidak di gunakan.

Hal tersebut disampaiakan melalui konferensi perss yang di gelar di Celebes Coffee , Jalan Arief Rate Makassar, siang tadi , senin (8/5/17), yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Walikota Makassar, Salasa Albert,SH dan Juru Bicara Bidang Hukum Pemkot Makassar, Ramzah Tabraman.

Menanggapi pernyataan anggota Dewan dari fraksi Nasdem, Supratman terkait anggaran samrt pete – pete yang dikendarai oleh Walikota Makassar saat mendaftar sebagai bakal calon walikota Makassar di partai PAN dan Gerindra, Kabid Moda dan Transportasi Dishub Kota Makassar mengatakan, ” pembuatannya bukan dari anggaran APBD 2016.

”Anggaran pembuatan angkutan transportasi publik yang tertuang di APBD 2016 itu murni tidak digunakan, mengenai 1 unit yang di pakai oleh walikota itu inisiatif Walikota Makassar yang berasal dari uang pribadi Walikota Makassar,” kata Kabid Moda dan Transportasi Dishub Kota Makassar, Andi Faisal Majid, di Celebes Coffee , jalan Arief Rate, Senin (8/5/17).

Mengenai Anggaran yang ada di APBD 2016 itu tidak digunakan dengan kata lain di STSkan.

” anggaran Rp. 1.350.000.000,- di STSkan, sehingga secara otomatis tidak pernah dicairkan dari kas Daerah dan itu dilaporkan di DPRD sesuai dengan realisasi anggaran, dimana setiap saat dan punya waktu tertentu untuk melaporkan ke DPRD, bahkan kami juga pernah dipanggil oleh Komisi C, jadi dana penganggaran samrt pete – pete tersebut tidak pernah kami cairkan dari Kas daerah, namun untuk tahun 2017 kembali anggaran pengadaan tersebut kembali di sahkan “, Terang Andi Faisal Majid.

Lebih jauh lagi, Andi Faisal menjelaskan, ” menyangkut anggaran pengadaan pete – pete 2016, sampai diakhir tahun 2016 tidak juga di gunakan atau dilaksanakan, kenapa?, karena pada saat ULP melakukan pelelangan pertama (1) yaitu pada tanggal 15 – 21 juni 2016, sebanyak 15 perusahaan yang mendaftar untuk ikut tender, namun dari 15 perusahaan tersebut tidak ada yang mengembalikan berkas penawaran untuk tender, kemudian selanjutnya pihak ULP kembali menenderkan (ke-2) tepatnya pada tanggal 22 – 27 Juni 2106 dan di ikuti oleh 9 perusahaan yang mendaftar, namun kembali lagi dipelelangan yang ke-2 kembali tidak ada perusahaan yang melakukan penawaran,itu yang terjadi, Ungkap Andi Faisal.

Jadi dengan tidak adanya satupun perusahaan yang memasukkan penawaran sampai diakhir tahun 2016, pada akhir btahun 2016 anggaran tersebut di STSkan ( di kembalikan ), sehingga progresnya kami di Dinas Perhubungan di posisi Nol persen untuk penggunaan anggaran tersebut, dan kami juga sudah melaporkan ke DPRD kemudian posisi anggaran tersebut ada di Kas Daerah, jelas Andi Faisal Majid. (**)