Walhi: Pengerukan Pasir Putih Reklamasi CPI Ilegal

LIPUTAN8.COM – Puluhan lembaga Mahasiswa, lembaga pemerhati lingkungan hidup, serta Masyarakat Lae-lae yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar. Mengecam aktifitas penambangan pasir putih di pulau Gusung Tangngayya, untuk proyek penimbunan lokasi proyek reklamasi pembangunan Center Point of Indonesia (CPI), yang dianggap merusak lingkungan dan tidak mengantongi izin alias ilegal.

Puluhan lembaga serta masyarakat pulau yang menolak yaitu, WALHI Sulsel, LBH Makassar,Blue Forest, Solidaritas Perempuan AM, ACC Sulawesi, LAPAR Sulsel, FIK Ornop, YayasanKonservasiLaut, AMAN Sulsel, KN Katalassang,BEM Fakultas Kelautan UH, BEM Mipa Unhas, FOSIS UMI, PKBI, KMP3, FMN Makassar, PEMBEBASAN Makassar, Komunal, PBHI, DEMA FEBI UIN ALAUDDIN, DEMA ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR,BEM EKONOMI UNHAS, BEM FIS UNM, BEM FE UNM, BEM MIPA UNHAS, BEM MIPA UNM, HIMAHI UH,
BEM FAI UMI,SMI, Gerakan Mahasiswa Pemuda Aru-GMPA, SIMPOSIUM UIN, Senat FIKP UH, Mapala UMI, serta Masyarakat Lae-lae.

Aktifitas penimbunan proyek reklamasi yang dilakukan PT Yasmin Bumu Asri dan PT CIPUTRA selaku pihak pengembang reklamasi CPI, telah dilakukan sejak 2 bulan lalu. Dimana pasir putih tersebut di keruk menggunakan dua unit Eskavator dan 3 truk, kemudian diangku menggunakan kapal tongkang LCT Meranti 703 asal Balikpapan.

“Kapal melakukan pengangkutan sebanyak dua kali dalam sehari, pagi dan sore, aktivitas itu telah meresahkan warga Lae-lae,” tukas staf pekerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Edy Kurniawan, Minggu (12/2/2017).

Warga pulau Lae-lae kata Edy sudah beberapa kali menegur aktifitas pengerukan pasir putih tersebut, namun pihak pengembang masih tetap saja membandel dan masih saja terus melakukan pengerukan pasir putih. Aktifitas pengerukan tidak dilakukan pada pagi dan sore hari lagi, untuk menghindari protes warga.

Melainkan dilakukan pada malam hari secara diam-diam, pengangkutan pasir dilakukan pada waktu subuh, sekitar pukul 04.00 wita sampai jam 06.00 wita. “Material pasir putih diangkut ke lokasi reklamsi CPI dan melakukan pengurugan saat pagi hari sekitar pukul 08.00 wita, sehingga tak terlihat oleh warga pulau,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Muhammad Al Amin dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, bahwa pengerukan pasir putih di pantai Gusung harus memiliki izin lingkungan, akan tetapi kapal pengangkut dan pengembang reklamasi CPI tidak memiliki izin lingkungan melakukan pengerukan di pulau Gusung Tangngayya.

“Lokasi pengambilan pasir untuk urugan reklamasi CPI berdasarkan AMDAL CPI itu, terletak di pulau sandrobenge Galesong Kab. Takalar. Namun faktanya pihak pengembang justru mengambil pasir urugan di Pantai Gusung Tangngayya,” cetusnya.

Sehingga menurut Muhammad Al Amin, perbuatan ini merupakan pelanggaran hukum, karena reklamasi tidak sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan AMDAL CPI. Makanya kata dia ASP Makassar mendesak pihak pengembang reklamasi CPI untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir putih di Pulau Gusung Tangngayya.

“Kami juga mendesak serta meminta pihak Polda sulsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. dan Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I, agar mengambil tindakan dan sikap tegas. Terhadap pihak pengembang reklamasi CPI,” tegasnya.

Serta mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengkajian ulang proyek reklamasi CPI dan segera melakukan audit Lingkungan dan perizinan.(ker)