Bupati Muslimin Bando Tolak Jalankan Putusan Mahkamah Agung​?

LIPUTAN8.COM – Mahkamah Agung RI secara inkrah mengabulkan gugatan empat orang pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dimutasi oleh Bupati Enrekang Muslimin Bando. Namun, hingga saat ini putusan itu belum dilaksanakan orang nomor satu di Enrekang tersebut.
​ ​
Muslimin Bando​ dinilai tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung terkait​ pergantian 4 pejabat struktural berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 53 tahun 2014, tentang pemberhentian PNS dalam jabatan struktural.

Keempat pejabat yang telah dicopot dari jabatannya selaku pengugat yaitu, imran M, HM Irfan Barung, Alzam Taqwa dan Yuyu Yuhaeni. Telah memenangkan gugatannya dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung dan tahap Peninjauan Kembali (PK).

“K​alau Bupati tidak melaksanakan putusan itu, itu sama saja Bupati selaku pejabat pemerintah telah menyepelekan putusan pengadilan,​ “ujar kuasa hukum penggugat, Faisal Silenang di pengadilan negeri Makassar,​ Minggu​ (1​2​/​2​/2017).

​Apalagi menurut Faisal Silenang putusan tersebut merupakan, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan wajib untuk segera dilaksanakan serta dipatuhi berdasarkan aturan hukum yang telah tertuang dalam undang-undang.

​Dimana dalam putusan itu menyatakan telah membatalkan surat keputusan tergugat nomor 53 tahun 2014. Terkait pemberhentian klien saya dari jabatan struktural,” cetusnya.

Selain itu juga dalam putusan Tata Usaha Negara (TUN) kata Faisal Silenang,​ hakim PTUN​
telah membatalkan SK Bupati nomor 54, terkait pengangkatan pejabat struktural baru yang diangkat dan dilantik oleh Bupati Enrekang, untuk mengantikan jabatan para pengugat.​ Selain itu juga dalam amar putusan mewajibkan agar Bupati segera mencabut SK nomor 53 dan 54 tahun 2014, yang dianggap batal secara hukum.

Bupati juga diwajibkan untuk mengembalikan dan merehabilitir, posisi serta jabatan ​kliennya ​dalam posisi yang semula. Sehingga dalam hal ini Bupati harus segera melaksanakan putusan tersebut​,.
​ ​
“Kalau putusan ini tidak dilaksanakan, secara otomatis kita akan melakukan upaya hukum lain.​ Kalau tidak melaksanakan putusan, itu bisa di​ jerat dengan pidana,” ​tegasnya.

Sehingga menurut Faisal Silenang tidak ada alasan bagi Bupati selaku pejabat Pemkab Enrekang, untuk tidak melaksanakan apa yang telah menjadi amar dalam putusan kasus ini dan jangan bersikap masa bodoh dengan putusan tersebut, karena itu sama saja telah menyepelekan putusan hukum.(ker)