Nasib Guru Honorer di Sulsel tak Jelas, Ini Kata None

LIPUTAN8.COM – Pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, nasib guru honorer terkatung-katung.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo menjelaskan pihaknya tidak bisa serta merta menerima guru honorer yang dilaporkan begitu saja. Pasalnya, itu menyalahi aturan. Walaupun sebelumnya sudah mengabdi di sekolah-sekolah yang ada, tetap harus diverifikasi terlebih dahulu tingkat kebutuhannya.

Dari laporan yang ada saat ini jumlah guru honorer mencapai 17 ribuan. None, sapaan akrab Irman, mengatakan banyaknya tenaga pengajar yang berstatus honorer, belakangan diketahui ternyata diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan Bupati. Hal ini dinilainya suatu kesalahan karena Kepala Sekolah tidak memiliki kewenangan mengangkat para tenaga mengajar menjadi honorer.

“Ada sebelas ribu tenaga honorer yang diangkat kepala sekolah. Sisanya diangkat menurut SK Bupati. Mereka ini tidak memiliki kewenangan dan tidak ada dalam aturan itu namanya guru honorer. Makanya nanti kepala sekolah tidak boleh angkat-angkat saja,” ujarnya.

None bahkan menjelaskan kebutuhan guru di Sulawesi Selatan saat ini zero berdasarkan dapodik. Menurutnya, Razio guru di Sulawesi selatan cukup yakni 1:19. Sehingga tidak perlu ada tambahan guru termasuk honorer.

“Kita tidak kekurangan guru, yang ada surplus. Hanya pemerataannya saja,” katanya.
Dia mengaku mempertanyakan, atas dasar apa kepala sekolah dan bupati mengeluarkan SK untuk mengangkat guru honorer?

Ditanya terkait nasib 17.000 guru tidak tetap ini, None mengatakan pihaknya hanya bekerja berdasarkan data verifikasi PNS bukan honorer. Hal ini di nilainya sudah sesuai dengan Peraturanenteri No.48.

“Ya, kami bekerja hanya sesuai aturan saja, yakni verifikasi data PNS. Ada 16.000 ribu PNS di Sulsel, itu diluar honorer. Kami hanya bekerja berdasarkan pelimpahan saja,” ujar None.
Ia mengaku, pihaknya lagi mendata sekolah dan guru sesuai dengan kebutuhan.

“Dari data ini nantinya kami akan bilang kalau Sulsel kekurangan guru mata pelajaran ini. Jadi bisa merata,” terangnya.

Disisi lain, apakah uji kelayakan itu menyangkut pemenuhan tingkat kesejahteraan guru honorer di Sulsel, Irman belum bisa menjaminnya.

“Tapi kami sangat menyadari, kehadiran guru sangat membantu tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan edukasi kepada generasi-generasi penerus,” aku None.

Menurut None, pihaknya bukan hanya melakukan uji kompetensi, tetapi disejalankan dengan verfikasi kelayakan seorang pendidik.

Misalnya harus lulusan Strata I (S1) ataupun mengantongi Akta IV. Faktor lain yang diperhatikan adalah, apakah sudah lulus sertifikasi guru. Karena negara juga sudah membuat peraturan dan ketentuan di bidang pendidikan.

“Mereka yang memenuhi standar dan kualifikasi yang dibutuhkan tentunya akan diberdayakan. Jika tidak memenuhi, negara tidak berhak untuk membayarnya,” paparnya lagi.

Disebutkan, untuk pengambilalihan guru honorer tingkat SMA/SMK membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Ditegaskan, untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Sulsel dibutuhkan guru yang berkompeten dibidangnya. (mri/liputan8)