Banner-DPRD
MetroMakassar

SIAP-SIAP!! Dinas Pendidikan Sulsel Tarik Guru PNS di Sekolah Swasta

none

Kepala Disdik Sulsel, Irman Yasin Limpo

LIPUTAN8.COM – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menarik guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini bekerja di sekolah swasta. Selain itu, akan dilakukan distribusi dan pemerataan guru sekaligus memvalidasi tenaga honorer yang ada.

Kepala Disdik Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengungkapkan, pihaknya mengumpulkan seluruh kepala sekolah dalam rapat koordinasi, untuk menemukan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi secara ril oleh kepala sekolah sebagai manajemen terdepan. Lalu, menyampaikan potensi dan energi yang dimiliki kemudian mempertemukannya dalam sebuah skala prioritas.

“Persiapan ujian nasional juga diselesaikan hari ini. Data-data siswa yang memilih mata pelajaran pilihan itu sudah siap atau tidak, kita lengkapi hari ini,” kata Irman.

Irman menuturkan, berdasarkan Dapodik, jumlah guru sudah cukup, tinggal distribusi dan pemerataannya. Untuk pemerataan guru, ia pun akan menarik semua guru PNS yang ada di swasta yang sudah mampu. Di sekolah swasta besar, jangan ada lagi guru PNS.

Irman juga mengaku telah menyiapkan program untuk kepala sekolah. Khususnya, harus memiliki lisensi untuk menjadi kepala sekolah yang ditandai dengan sertifikat diklat calon kepala sekolah. Diklat angkatan pertama sudah dilakukan dan diikuti 300 calon kepala sekolah. Selanjutnya, untuk angkatan kedua akan dilaksanakan Februari nanti.

“Tidak ada lelang-lelang untuk kepala SMA dan SMK. Yang pensiun pun jadi kepala sekolah saya PLT kan dulu sambil kita menunggu diklat-diklat calon kepala sekolah yang kami lakukan. Kalau sudah, kita lihat siapa yang tidak ada lisensinya, kita masukkan yang sudah ikut diklat. Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan tidak menghalang-halangi dengan berbagai macam lagi,” terang None sapaan Irman YL.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, berharap, khususnya SMA/SMK bisa berjalan lebih baik lagi dan mampu melakukan terapan-terapan keilmuan pada siswa sesuai dengan tantangan era yang ada.

Masalah-masalah yang ada bisa dipecahkan bersama, tidak hanya di pemerintah provinsi saja, tapi juga pihak sekolah bagaimana memahami masalah yang ada dan bagaimana solusinya secara bertahap.

“Sejak SMA/SMK dibawah pemerintah provinsi, tentu saja efektifitas dan efisiensi dari gerakan pendidikan itu bisa dicapai lebih baik bahkan secara terukur memperlihatkan hasil yang maksimal. Saya menitipkan, 100 hari ini ketemu tantangan itu dan solusinya. Tentu saja saya berharap, dilakukan evaluasi setiap enam bulan, baik secara personil maupun program,” ujarnya. (mri/liputan8)

To Top