Pemerintah Kota Makassar
MetroMakassar

1125 Personil Gabungan Kawal Aksi 121 Tolak PP 60/2016

demo

aksi demo mahasiswa di bawah jembatan Fly Over Makassar, terkait penolakan Peraturan Pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, Kamis (12/1/2017)

LIPUTAN8.COM — Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa Lembaga mahasiswa berbagai kampus, melakukan aksi demo terkait penolakan Peraturan Pemerintah yang dianggap tidak perpihak pada rakyat kecil. Aksi ini dikawal ketat sebanyak 1125 Personil gabungan dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondany mengatakan,sebelumnya di laporkan ada 12 lokasi yang menjadi titik aksi demo di Makassar, Kamis (12/1/2017).Itu sesuai dengan pra kondisi demo yang di gelar sehari sebelumnya.

“Rencana titik aksi di depan kampus masing-masing, di bawah jembatan Fly Over, kantor DPRD dan Kantor PLN.Personil kita sudah sebar untuk mengalah jalannya aksi demo,” kata Dicky Sondany.

Mantan Direktur Sabhara Polda Kepulauan Riau ini berharap, aksi demo yang digelar Kamis hari ini, tidak lagi disalahgunakan oleh kelompok mahasiswa untuk bertindak anarkis. Insiden beberapa waktu lalu, cukup menjadi pembelajaran bahwa yang melakukan tindakan melawan hukum akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada oleh pihak kepolisian

“Kami kawal aksinya, dan anggota tidak di persenjatai ,untuk itu agar aksinya yang damai dan tidak merugikan pengguna jalan dan jangan anarkis,” himbaunya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi demo mahasiswa dipicu karna di awal tahun 2017, Presiden RI Jokowi-JK telah menetapkan PP No 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP). Selain itu pemerintah juga menaikkan Tarif dasar Listrik (TDL) yg berdampak pada pengusaha lokal menengah kebawah dan dikuranginya Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah menaikkan PNBP, kenaikan PNBP meliputi Biaya pengesahan STNK, Penertiban Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor pilihan dan surat izin serta STNK Lintas batas Negara. Dampak kenaikan tersebut dianggap bisa meningkatkan kenaikan inflasi dan biaya ekonomi di sektor transportasi barang dan jasa. ( Bur)

Facebook Comments
To Top