Banner-DPRD
Hukum Kriminal

Jaksa Kembali Penjarakan Kepala Yayasan Al-Azhar Makassar Soal Kasus Ini…

korupsi-ilustrasi

Ilustrasi

LIPUTAN8.COM – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar menerima pelimpahan tahap II dari penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kasus dugaan korupsi dana bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Koperasi.

Penyidik telah melimpahkan tersangka Ketua pengelola yayasan sekolah islam Al-ashar Makassar, Andi Baso Abdullah yang juga merupakan ketua KSP niaga Syariah, bersama barang buktinya ke Kejari Makassar, Selasa (10/01/2017).

Selain Andi Baso Abdullah, penyidik juga melimpahkan sekretaris KSP Niaga Syariah, Andi Faridhuddin. Kedua tersangka dalam kasus ini diduga keciprat dana bergulir koperasi UMKM dari Kementrian Koperasi, sebesar Rp50 Miliar. Namun dana tersebut dianggap fiktif lantaran tersangka tidak pernah mengembalikan dana tersebut.

Tersangka diduga menggunakan dana tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk digunakan sesuai peruntukannya. Sehingga kerugian negara yang ditimbulkan oleh kedua tersangka tersebut ditaksir hingga puluhan miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Deddy Suwardy Surachman membenarkan adanya pelimpahan tahap dua tersebut, yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sulsel. “Iya tadi keduanya, sudah kita terima pelimpahannya dari penyidik,” singkatnya.

Dikonfimasi terpisah Kepala Seksi Intelejen Kejari Makassar, Alham mengatakan JPU menerima pelimpahan tahap dua, kedua tersangka tersebut sekitar pukul 15.00 wita.

Setelah diserahkan ke JPU, keduanya kata Alham kembali menjalani pemeriksaan dalam tahap penuntutan. Selanjutnya setelah itu nanti JPU yang akan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Sekarang kedua tersangka, telah jadi wewenang JPU,” tukas Alham. Selain itu juga kata Alham kedua tersangka sekarang telah berstatus sebagai tahanan JPU. Bukan lagi berstatus sebagai tahanan penyidik.

Setelah menjalani pemeriksaan oleh JPU, kedua tersangka tersebut kembali di jebloskan ke dalam sel tahanan, Lemabaga Pemasyarakatan (Lapas) klas I Makassar.

Dalam kasus ini diketahui, Kementerian Koperasi pada 2014 mencairkan dana bantuan untuk salah satu koperasi di Makassar. Namun, terindikasi pencairan dana itu menyalahi prosedur.

Koperasi tersebut diduga tidak aktif, tapi tetap diberikan bantuan. Kejaksaan menduga ada oknum dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang membantu sehingga koperasi itu memperoleh bantuan, meski tidak memenuhi standar prosedur kelayakan.

Selain itu, diduga terjadi perubahan status koperasi dari tidak aktifmenjadi aktif tanpa melalui prosedur seperti rapat pengurus koperasi. Berdasarkan hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Sulawesi Selatan, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 916 juta.(ker/liputan8)




Copyright © 2016 Liputan8.com. powered by Wordpress.

To Top