Banner-DPRD
Politik

Telat Bahas APBD, Mendagri Didesak Berikan Sanksi untuk Daerah di Sulsel

Mendagri Tjahjo Kumolo. INT

LIPUTAN8.COM – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menyebutkan mayoritas 24 kabupaten/kota di Sulsel tidak tepat waktu dalam membahas dan penetapan APBD 2016, termasuk APBD-Perubahan. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo didesak memberikan sanksi tegas bagi daerah yang melanggar aturan terkait penetapan APBD.

“Eksekutif dan legislatif dalam penelusuran yang dilakukan kopel hampir rata-rata daerah telat bahas APBD. Artinya mereka tidak patuh terhadap aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda),”ujar Koordinator Kopel Sulawesi Musaddaq, Kamis (6/10/2016).

Namun,ironisnya, tidak ada sanksi tegas walaupun sudah diatur dalam UU tersebut. Dia menilai aturan ini dipermainkan di tingkat daerah. Akhirnya dampaknya dari hal tidak maksimalnya pembahasan APBD karena waktu yang singkat.

“Dengan demikian hasil APBD itu tidak berkualitas. Dampak lain tidak patuhnya terhadap aturan dipastikan tidak ada partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan dan potensi korupsi,”kata Musaddaq.

Terkait hal itu, Kopel Sulawesi juga mendesak agat Kemendagri konsisten memberikan sanksi kepada kepala daerah dan legislatif yang menghambat pembahasan anggaran.

“Rata-rata daerah di Sulsel menetapkan APBD sering rampung pada Desember. Padahal berdasarkan Permendagri 52/2016 penetapan APBD ditetapkan harusnya akhir November,”jelas Musaddaq. (liputan8)

To Top