Kopel Sulsel Soroti Rencana Kenaikan Gaji Anggota Dewan

Ilustrasi gaji DPR/DPRD

LIPUTAN8.COM – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan, mengkritisi terkait adanya rencana Asosiasi Anggota DPRD Kabupaten se-Indonesia untuk meningkatkan tambahan gaji atau pendapatan anggota dewan.

Direktur KOPEL Sulsel, Musaddaq menilai usulan kenaikan gaji dan tunjangan untuk anggota dewan tersebut, tidak rasional dan relevan. Menurut dia seberapapun besar gaji anggota DPRD, tidak akan cukup jika masih ada sistem upeti dari partai politik kepada anggotanya yang duduk di legislatif.

“Penerapan sistem “upeti” dari partai politik kepada anggotanya yang duduk sebagai anggota DPRD membuat pendapatan anggota DPRD sebagian tersedot. Belum lagi pengeluaran yang bersifat membayar “utang politik” dan mengembalikan “modal” yang terkuras saat pemilu,” ujar Mausaddaq, Kamis (1/9/2016). ‎

Selain itu kata Musaddaq, usulan kenaikan gaji itu belumlah layak jika kita melihat hasil kinerja anggota dewan daerah. ‎Sesuai dengan aturan dalam ‎pemberian hak dan fasilitas keuangan anggota DPRD, yakni PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keprotokoleran dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD dan perubahannya (terakhir diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007), kenaikan itu sepatutnya disertai kewajiban kinerja.

“Faktanya kan ‎tambahan tunjangan alat kelengkapan dan uang paket misalnya, tidak dapat mendongkrak kinerja mereka sebagai wakil rakyat,” bebernya. ‎

Menurut dia rapat-rapat alat kelengkapan DPRD tidak mencapai kuorum hingga Program Legislasi Daerah (Prolegda) tidak berjalan efektif.

Lalu tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD agar bisa hadir rapat tepat waktu dalam memenuhi jadwal rapat-rapat, ternyata tidak menghilangkan kemalasan anggota DPRD menghadiri rapat.

Selain itu juga kata dia, tunjangan Komunikasi Intensif juga tidak lantas sepenuhnya mendukung dan meningkatkan kinerja pemimpin maupun anggota DPRD dalam berhubungan dengan konstituen.

Pendapatan mereka untuk anggota DPRD provinsi dengan klaster sedang (APBD) Rp 600 miliar – Rp 1,5 triliun), mencapai Rp 29 juta/bulan. Itu belum termasuk tambahan penghasilan saat melakukan perjalanan keluar daerah.‎

Sementara anggota DPRD kota/kabupaten berklaster sedang (APBD Rp 200 miliar – Rp 400 miliar), pendapatannya sekitar Rp 20 juta.

Atas hal itu, sehingga kata Musaddaq, Kopel meminta agar Kementerian Dalam Negeri berhati-hati dan tidak gegabah dalam menyikapi permintaan kenaikan gaji maupun tunjangann anggota DPRD.

“Kementerian Dalam Negeri harus meminta klarifikasi terukur dari para pihak yang mengusulkan kenaikan gaji anggota DPRD ini,” tandasnya.(acax/liputan8)