Tingkatkan Pelayanan, Dinsos Makassar Latih Pendamping PKH

LIPUTAN8.COM — Dinas Sosial Kota Makassar meningkatkan pelayanan kepada warga miskin atau yang disebut dengan Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tersebar di Kota Makassar.

Peningkatan pelayanan tersebut salam bentuk pembinaan tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (TP-PKH). Kegiatan tersebut dilakukan selama dua hari (9-10/8) di lantai II Aula Kantor Dinsos Lota Makassar. Turut hadir Ketua UPPKH (Unit Pelayanan program Keluarga Harapan) Kota Makassar sekaigus Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BJKS). Burhanuddin Ghalib dan Sekretarisnya yang merupakan Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial, La Heru.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar sekaligua pengarah Unit Pelyanan Program Keluarga Harapan (UPPKH), Mukhtar Tahir mengatakan bahwa peningkatan pelayanan kepada KSM merupakan poin yang paling penting. ” Kegiatan ini kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya KSM,” Kata Mukhtar Tahir saat membuka acara tersebut.

Saat ini TP-PKH Kota Makassar sebanyak 45 orang, 1 orang selaku koordinator, 4 orang selaku operator dan 40 orang yang tersebar

KSM di kota Makassar mencapai 10.507 KK. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Biringkanaya sebanyak 861 KSM yang tangani oleh 4 orang Pendamping PKH, Bontoala sebanyak 386 KSM dengan 1 orang Pendamping, Makassar sebanyak 861 KSM dengan 5 orang Pendamping, Mamajang sebanyak 387 KSM dengan 2 orang pendamping, Manggala sebanyak 312 KSM dengan 2 orang pendamping.

Sementara Mariso sebanyak 588 KSM dengan 3 orang pendamping,
Panakkukang sebanyak 929 KSM dengan 4 orang pendamping, Rappocini sebanyak 282 KSM dengan 1 orang pendamping, Tallo sebanyak 1.240 KSM dengan 5 orang pendamping, Tamalate sebanyak 2.282 KSM dengan 6 orang pendamping, Ujung Tanah sebanyak 820 KSM dengan 6 orang pendamping, Tamalanrea sebanyak 305 KSM dengan 2 orang pendamping, Ujung Pandang sebanyak 139 KSM dengan 1 orang pendamping.

Untuk kecamatan Wajo tidak tercover oleh PHK karna dinilai kurang memiliki KSM dengan indikasi perputaran ekonomi tinggi. (ant/liputan8)