Korupsi Bansos Sulsel Makin ‘Kabur’ di Kejati, KPK Harus Turun Tangan!

Ilustrasi

LIPUTAN8.COM – Sikap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, dinilai lemah dan terkesan melempem, dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sulsel tahun 2008. Yang hingga saat ini belum ada kejelasan terkait belum dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dalam kasus ini.

Sehingga kasus ini terkesan mengambang dan tidak ada kejelasan, apakah akan dilanjutkan atau akan ditutup. Wakil direktur Anti Coruption Committe (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun, sangat menyangkan sikap Kepala Kejati Sulsel, yang terkesan tidak mampu mengambil sikap dan langkah tegas untuk menuntaskan kasus Bansos ini.

“Kami agak pesimis kasus ini akan dituntaskan, mengingat respon pimpinan kejati terhadap kasus ini, jauh dari semangat penuntasan kasus ini,” tegas Kadir Wokanubun, Kamis (4/8/2016).

Setidaknya kata Kadir, bisa kita liat di penanganan kasus Bansos, serta kasus-kasus korupsi lainnya, masih banyak yang belum jelas penanganannya alias mandek.

Menurut dia, bila Kejati Sulsel terus bersikap seperti dalam menuntaskan kasus korupsi, khusunya kasus Bansos. “Sebaiknya memang diambil alih saja oleh KPK,” tandasnya.

Kadir menuturkan, jika alasannya karena ada instruksi presiden (Inpres) sehingga kasus ini tidak dilanjutkan. Dia menilai tidak ada hubungannya dengan perkara bansos, “Toh instruksi presiden ini kan tahun 2016, sementara kasus bansos tahun 2011, artinya Inpres tidak berlaku surut,” pungkasnya.

Makanya kata dia, kami pertanyakan keseriusan kejati dalam penuntasan kasus ini. Kalau memang seperti itu pernyataan Kajati di sejumlah media. Hal ini jelas mempertegas ketidakseriusan kejaksaan, “Ada apa sebenarnya? ”

Kadir menegaskan, alasan tidak keluar sprindik karena inpres, adalah alasan yang mengada ada dan terkesan Kejati cuci tangan trhadap kasus ini.

Sementara ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Indonesia (LKBHMI) Makassar, Habibi Masdin secara tegas mengatakan, penanganan kasus bansos tidak boleh dihentikan. Sebab menurut dia, persoalan ini adalah persoalan ranah hukum, jadi harus juga diselesaikan dengan proses hukum.

“Kalau memang kasus bansos ini tetap ditutup, saya menganggap ini sebagai penyelundupan hukum karena masih banyak para penerima dana bansos yang berpotensi dijadikan tersangka dalam kasus ini,” tegas Habibi.

Dia menilai kasus ini adalah delik atau suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang jika bersalah, harus dihukum, bukan berbicara tentang kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak.

“Saya berharap kepada kajati agar tetap profesional dalam menangani kasus Bansos ini. Saya melihat bahwa kalau memang benar kasus ini ditutup. Saya menilai ini adalah penyelundupan hukum,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, praktisi Hukum Universitas Muslim Indonesia, DR Kamri Ahmad mengatakan, Seharusnya memang Kejati Sulsel harus membuka ke Publik, apa alasan-alasannya. “Kenapa kasus ini hanya sampai disitu saja, kenapa belum diterbitkan Sprindiknya ?”.

Menurut dia, kalau memang karena alasan kepentingan umum atau masyarakat, tentu hal itu bisa dikesampingkan. Tapi kata dia, tidak ditutup, tapi lebih kepada dihentikan sementara. “Kalau tujuannya memang untuk kepentingan umum, saya rasa hal ini tidak ada masalah,” kilahnya. (acax/liputan8)