DPRD Kembali Soroti Kinerja Sejumlah SKPD, Ada Juga Disnaker Makassar

Ketua Komisi A DPRD Makassar dari fraksi Partai Golkar, Abd Wahab Tahir

LIPUTAN8.COM – Diduga sejumlah usaha restoran, Cafe dan THM tak memiliki ijin dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar, sejumlah anggota DPRD Makassar angkat bicara.

Bahkan, soratam wakil rakyat yang dialamatkan pimpinan SKPD meminta agara Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengevaluasi seluruh SKPD.

Terutama instansi yang menjadi leading sektor dalam memberikan setiap ijin namun masih saling melempar tanggungjawab.

Pasalnya, sejumlah usaha Restoran, Cafe dan THM diduga tidak mengantongi sejumlah ijin dalam mengoperasikan usahanya.

Ketua Komisi A DPRD Makassar dari fraksi Partai Golkar, Abd Wahab Tahir menegaskan, SKPD tidak boleh membiarkan hal ini apalagi sampai pemilik usaha belum mengantongi ijin. Kata Wahab, SKPD yang kerap lempar tanggung jawab mestinya di evaluasi terhadap kinerjanya khususnya terkait ijin.

“Evaluasi SKPD yang sering begitu dan biar pak Walikota menjatuhkan pilihan terhadap kinerja mereka,” tegas Wahab melalui WhatsApp pribadinya. Kamis, (04/08/2016)

Mengetahui masih ada sejumlah usaha yang tidak miliki ijin, legislator Partai beringin ini juga menyoroti kinerja SKPD yang membiarkan pengusaha untuk tidak melengkapi usahanya dengan ijin tersebut.

“Pemerintah harus tindaki jangan dibiarkan usaha yang tidak punya izin,” kuncinya. Wahab kembali menegaskan, bahwa SKPD terkait ijin harus menindaki pelaku usaha yang tidak memiliki ijin. Karena kata dia, Kota Makassar sejak dahulu memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal itu.

“Tidak boleh dan harus ditindaki,”pungkasnya. Berikut SKPD yang menjadi sorotan DPRD Makassar terkait keluhan masyarakat, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekrat), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Termasuk Satpol PP Makassr sebagai aparat penegakan Perda atau Perwali yang dikritisi para wakil rakyat .(acax/dan/liputan8)