-Moh Ramdhan Pomanto Dalam 1.001 Cermin (8)

LIPUTAN8.COM — Lebih dari satu dekade Makassar dililit persoalan akuntabilitas keuangan, sampai berkali-kali menerima predikat kurang mengesankan dari BPK. Tetapi catatan buram itu akhirnya terbayar setelah membukukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2015.

Apa yang salah dulu? Selama hampir 10 tahun auditor BPK menyodorkan banyak catatan, terutama pada sistem pengelolaan keuangan Makassar. Tak hanya pada penyerapan anggaran yang timpang, di beberapa bagian, pemerintah dianggap kurang respek dalam menyelamatkan aset-aset daerah.

Tak terhitung berapa banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terampas dan gagal dikembalikan. Nilainya diestimasi mencapai ratusan miliar rupiah.

BPK sejak era Ilham Arief Sirajuddin memberi rekomendasi agar aset segera diambil alih. Silang sengkarut nilai aset disebut menjadi faktor paling fundamental yang memengaruhi kegagalan Makassar meraih WTP.

Hanya saja, sampai berakhirnya masa pemerintahan Ilham tahun 2014, baru sekitar 5-10 persen yang berhasil diambil alih. Selebihnya masih dalam inventarisasi, karena pendataan yang tidak akurat sejak lama.

Masalah ini kemudian diwariskan Ilham kepada penerusnya, Danny. Dulu Ilham menerima penyakit warisan ini dari Amiruddin Maula. Aset memang sudah awut-awutan sejak tahun 1999.

Tetapi Maula juga sama seperti Ilham, ia menerima sudah demikian keadaannya dari pendahulunya, Malik B Masri. Aset tidak didukung oleh database untuk dilakukan pengambilalihan.

Danny sadar betul keadaan ini bisa runyam. Ini seperti mata rantai. Jika tidak segera diputus, maka akan saling mengait seterusnya, dan berpotensi menjadi penyakit kronis abadi bagi tata kelola keuangan daerah di masa depan.

Danny bergerak cepat. Aset ia mulai dengan melakukan inventarisasi secara menyeluruh. Fasum dan fasos dikembalikan pada fungsinya.

Langkah strategis selanjutnya adalah menata ulang akuntabilitas keuangan daerah. Danny secara langsung mengawasi penggunan anggaran APBD dan melakukan proteksi terhadap penyerapan yang tidak tepat sasaran.

“Kami betul-betul bekerja keras di tahun 2014. Selain fokus menyelamatkan aset, juga memperbaiki tata kelola keuangan. Saya bersyukur karena SKPD mau bahu-membahu dengan kami hingga terwujud tata kelola keuangan yang akuntabel,” papar Danny.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada laporan operasional 2015, menunjukkan pendapatan Makassar mencapai Rp 3,2 triliun dengan beban sebesar Rp 2,9 triliun dan surplus operasional mencapai Rp 367,9 miliar serta surplus sebesar Rp 364,5 miliar.

Danny juga mengapresiasi rekomendasi yang disodorkan BPK. Menurutnya, rekomendasi BPK memiliki arti penting. Rekomendasi itulah yang dijadikan rujukan untuk melakukan perubahan pada beberapa sistem pengelolaan yang keliru sejak dulu.

Sehingga kendala-kendala mendasar yang mengganjal opini WTP dapat disingkap. Efek positif dari perubahan ini bukan sekadar membaiknya tata kelola keuangan daerah, tingkat kesadaran SKPD dalam proses penyerapan anggaran terlihat lebih optimal.

Sekarang, bagaimana mempertahankan tren positif ini agar tetap berada di jalur yang benar. Setidaknya, Danny sudah menemukan simpul awalnya. Selanjutnya bagaimana ia mengurai benang kusut itu.

Tokoh perempuan yang juga pemerhati pemerintahan, Andi Tenri Maharani mengatakan, Danny bergerak lebih cepat, sehingga proses pengelolaan keuangan mengalami perubahan yang berbeda dari sebelumnya.

Langkah-langkah pemerintah kota dalam merepresentasi rekomendasi BPK juga lebih konkret. Poin-poin yang menjadi persoalan utama, seperti aset dan penyerapan anggaran SKPD mendapat prioritas.

Kata Tenri, terjadi reformasi pengelolaan keuangan secara berjenjang. Terutama pada cara mengindentifikasi masalah, di mana alurnya dimulai dari hulu ke hilir.

“Seperti aset, dari dulu yang jadi masalah adalah pendataan. Ini tidak pernah bisa ditemukan solusinya. Tapi di era Pak Danny, diidentifikasi lebih cepat. Data-data aset bisa diperoleh hingga memudahkan pemkot melakukan penyelamatan,” terang Tenri.

Di bagian selanjutnya, ada perbaikan postur APBD yang mencolok antara Danny dengan wali kota sebelumnya. Sebelumnya, penyerapan anggaran ke SKPD lebih normatif.

Hampir tidak ada perubahan signifikan dalam hal efisiensi anggaran.Tetapi di tangan Danny, perubahan itu terlihat. Banyak anggaran yang tidak efektif dirasionalisasi. Sementara pada pos yang bersentuhan dengan kepentingan publik diberi jatah lebih besar.

“Kita bisa lihat perbedaannya. Sekarang program pengentasan kemiskinan lebih prioritas. Ini menggembirakan, paling tidak sasaran SKPD lebih terarah,” paparnya.

Di tahun 2015 sudah tergambar implementasi pengelolaan anggaran di hampir semua sektor. Di sektor kesehatan misalnya, peran puskesmas lebih dominan.

Ada dua faktor yang mendorong puskesmas menjadi lebih sentral saat ini. Pertama, grafik standar pelayanan membaik karena proteksi melekat. Kedua, sistem penganggaran yang proporsional.

Sektor lain adalah pendidikan. Pendidikan mengalami kemajuan setelah dalam setahun dilakukan banyak perbaikan sarana fisik. Lagi-lagi ini karena faktor pelemparan anggaran ke SKPD yang mengedepankan efisiensi.

Sementara di sektor infrastruktur, kemajuan pesat terjadi pada peningkatan sarana dan prasarana jalan, drainase yang mencapai bobot di atas rata-rata. Sepanjang 2015 hingga awal 2016, perbaikan dilakukan di hampir 14 kecamatan.

Menurut Tenri, perbaikan di sektor-sektor tersebut, adalah wujud dari opini WTP. WTP hanya sekadar reward formal, yang paling penting adalah implementasinya di lapangan.

WTP bukan akhir dari segalanya. Danny tentu masih punya setumpuk PR berat. Diantaranya, bagaimana menata postur APBD agar lebih berpihak pada kepentingan publik. Itulah WTP yang sebenarnya. (andi darwin)