Banner-DPRD
Politik

Revisi UU Pilkada: Incumbent Harus Mundur Bertentangan Konstitusi…?

Ilustrasi revisi UU Pilkada

LIPUTAN8.COM – Usulan incumbent yang mencalonkan di pilkada wajib mundur menuai pro dan kontra. Ada yang menilai demi keadilan, ada pula yang beranggapan bertentangan dengan konstitusi.

Menurut mantan Ketua KPU Sulsel Mappinawang, aturan ini sudah pernah berlaku di pilkada. Namun, regulasi tersebut dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

“Itu (aturan incumbent mundur) kan sudah diputuskan oleh MK. Dalam putusannya, incumbent cuma cuti dan tidak harus mundur dari jabatan,” tegasnya, Jumat (22/4/2016).

Ia memprediksi, akan banyak dampak yang akan terjadi jika Undang-undang tentang incumbent harus mundur disahkan.

“Nah kalau calon incumbent tersebut kalah lalu siapa yang melanjutkan pekerjaannya? Apa lagi kalau dia berpasangan kembali sama wakilnya. Pasti daerah tersebut akan menjadi vakum, tidak ada yang urus,” tegasnya.

Kalau pun dalihnya demi azas keadilan, lanjut Mappinawang, maka semua yang mempunyai jabatan juga harus disuruh mundur. Seperti ketua DPR, dirut sebuah perusahan dan kepala yayasan yang ikut bertarung.

“Itu kan tidak dilakukan. Itu semua hak konstitusi seseorang. Normatif saja, silakan bermain dalam ranah politik dengan rasional dan yang harus diperbaiki yaitu aturan dalam berpolitik,” pungkas Mappinawang.

Setali tiga uang, mantan Ketua KPU Sulawesi Selatan, Jayadi Nas tidak setuju dengan usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.

“Masa jabatan seseorang adalah hak konstitusi, jadi tidak boleh dipotong hak konstitusi seseorang. Sekarangkan incumbent itu harus cuti,” ucap Jayadi Nas secara terpisah.

Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut menuturkan, jika incumbent dicurigai akan menggunakan jabatannya untuk mempertahankan kekuasaannya, maka yang perlu dibenahi adalah membuat aturan yang ketat.

“Jangan masa jabatan seseorang di potong, karena itu adalah hak konstitusi mereka,” demikian Jayadi. (acax/liputan8/rk)

To Top