Temui Wali Kota, KPU Sampaikan Rencana Anggaran Pilkada

Jpeg

LIPUTAN8.COM – Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar, Abdullah Mansyur, dan Syaefuddin, bersama Sekretaris KPU Kota Makassar, Sabri, dan sejumlah staf bertemu Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, di Balaikota, Rabu, (20/04).

Saat diterima di Ruang Kerja Wali Kota, Abdullah Mansyur menyampaikan rencana anggaran KPU Makassar terkait persiapan Pilkada (Pemilihan Langsung Kepala Daerah) 2017.

Diketahui, Pilkada Makassar akan berlangsung pada 2018, tahapannya mulai berjalan pada Juni 2017. Pengusulan anggaran untuk Pilkada Makassar dipecah dalam dua tahun anggaran. Dianggarkan di 2017 sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi yang belum dianggarkan di 2018.

“Besaran anggaran di 2018 akan jauh lebih besar dibandingkan 2017,” sebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Erwin Haiyya.

Payung hukum pengajuan rencana anggaran KPU didasarkan pada peraturan menteri, “Pengajuannya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. F118/MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya Pilkada,” jelas Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansyur.

Di antara 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Makassar memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) terbesar. Data KPU kota Makassar pada Pemilihan Legislatif 2014, jumlah DPT sebesar 1.070.000, dan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 2.508 TPS.

Sementara itu, di tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat jumlah penduduk Makassar mencapai 1.741.310 dengan sebaran 876.568 penduduk laki-laki, dan 864.742 penduduk perempuan.

Jumlah rencana anggaran yang diajukan KPU kota Makassar untuk Pilkada 2018 sebesar Rp 44 miliar. Jumlah itu lebih besar Rp2 miliar dari pilkada di tahun 2014.

“Jumlahnya lebih besar memperhitungkan jumlah DPT yang bertambah dan adanya perubahan peraturan. Sebelumnya, alat peraga disiapkan oleh peserta di aturan baru dilimpahkan ke KPU,” terang Abdullah Mansyur.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menyampaikan pilkada 2018 di Makassar akan berdampingan dengan pemilihan langsung gubernur (Pilgub).

“Pemerintah kota mempersiapkan segala hal terkait pra pilwali kendati masih 2016 namun di 2017 sudah ada tahapan berjalan khususnya persiapan estimasi dana untuk pengamanan. Tahapan pilwali dalam hal sebagai penyelenggara adalah KPU kota Makassar,” kata Danny. (hsp/fma/liputan8)